Kupang, Obor Rakyat — Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti lambatnya penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak Gempa Flores.
Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten terkait didesak untuk segera mempercepat realisasi bantuan dana sebesar Rp200 miliar yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat.
Anggota DPRD NTT sekaligus Ketua Fraksi PSI NTT, Junaidin Mahasan, menyatakan bahwa meski pemerintah menyebut dana bantuan senilai Rp20 miliar telah diterima oleh masing-masing kabupaten terdampak, kondisi di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Masih banyak warga yang mengeluhkan minimnya bantuan fisik untuk kebutuhan mendasar.
“Fakta di lapangan, masih banyak masyarakat yang menghubungi saya via telepon, WhatsApp, hingga pesan singkat, membutuhkan terpal, selimut, makanan, air minum, dan kebutuhan dasar lainnya. Ini keadaan darurat, rakyat tidak bisa disuruh menunggu proses administrasi yang terlalu lama,” ujar Junaidin, Kamis (10/9/2026).
Ia menegaskan agar prosedur birokrasi tidak menjadi penghambat keselamatan warga. Pemerintah daerah diminta segera mencari solusi jika terdapat kendala administrasi, pengadaan, verifikasi, maupun pertanggungjawaban.
Desak Transparansi Data Penyaluran
Untuk memastikan akuntabilitas, Fraksi PSI DPRD NTT meminta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terdampak untuk membuka data secara transparan kepada publik terkait beberapa poin krusial:
- Rincian Alokasi: Jumlah pasti dana dari total Rp200 miliar yang telah diterima masing-masing daerah.
- Realisasi & Distribusi: Besaran anggaran yang sudah direalisasikan dan nominal yang benar-benar telah sampai ke tangan masyarakat.
- Peruntukan Anggaran: Kejelasan porsi penggunaan dana bantuan tersebut.
- Ketersediaan Logistik: Jumlah stok terpal, tenda, selimut, makanan, serta air bersih yang saat ini tersedia di gudang logistik.
- Pemetaan Wilayah: Penjelasan mengenai wilayah mana saja yang hingga saat ini belum tersentuh bantuan.
“Jangan hanya mengatakan bantuan sudah disalurkan. Tunjukkan datanya dan pastikan rakyat benar-benar menerimanya,” tegas Junaidin.
Ukuran Keberhasilan Adalah Keselamatan Warga
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD NTT menekankan pentingnya respons cepat dalam penanganan bencana alam.
Menurutnya, indikator utama kinerja pemerintah saat bencana bukanlah seberapa besar dana yang masuk ke rekening daerah, melainkan seberapa cepat masyarakat tertolong.
“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa besar anggaran yang sudah masuk rekening, tetapi berapa banyak rakyat yang sudah terlindungi, bisa makan, minum, dan tidur dengan layak. Uang negara harus bergerak secepat penderitaan rakyat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Susilo Hermanus
Editor: Redaksi