Pematangsiantar, Obor Rakyat — Organisasi Garda Muda Peduli Masyarakat (GAMPERA) menyoroti tajam polemik tidak dibahasnya Rancangan Perubahan KUA-PPAS yang berujung pada batalnya pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2026.
GAMPERA menilai, dinamika ini tidak boleh disederhanakan sekadar argumen regulasi teknis mengenai aturan “wajib atau tidak wajib” dilakukannya perubahan anggaran.
Ketua Umum GAMPERA, Armada P. G. Simorangkir, menegaskan bahwa esensi utama dari persoalan ini adalah efektivitas fungsi pengawasan DPRD serta transparansi pengelolaan keuangan daerah yang menjadi hak publik.
”Jangan persoalan ini disederhanakan menjadi soal wajib atau tidak wajib, ada sanksi atau tidak ada sanksi. Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan tanggung jawab politik dan fungsi kelembagaan DPRD kepada masyarakat,” ujar Armada dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).
Sorotan ini mengemuka setelah Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga, menyampaikan bahwa rapat rencana agenda kerja DPRD termasuk pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 hanya dihadiri oleh dua fraksi, sementara lima fraksi lainnya absen.
Menanggapi ketidakhadiran mayoritas fraksi tersebut, Armada mendesak para wakil rakyat untuk memberikan klarifikasi terbuka.
Menurutnya, ketidakjelasan alasan di balik sikap abstain lima fraksi tersebut mencederai keterbukaan informasi kepada publik.
”Kalau Ketua DPRD sendiri menyatakan tidak mengetahui alasan lima fraksi tidak hadir, maka lima fraksi tersebut harus memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jangan yang hadir tidak menjelaskan, yang tidak hadir juga diam, sementara masyarakat yang akhirnya bertanya-tanya,” tegasnya.
Pertanyakan Pengawasan Pergeseran Anggaran
Lebih lanjut, GAMPERA mengkritik kekhawatiran DPRD yang mengaku bakal kesulitan mengawasi arah alokasi anggaran ketika Pemerintah Kota (Pemko) melakukan pergeseran anggaran pasca-batalnya pembahasan P-APBD.
Armada menilai pergeseran anggaran oleh eksekutif bukanlah urusan administratif semata, melainkan berdampak langsung pada pemanfaatan uang rakyat. Oleh karena itu, DPRD seharusnya memperketat pengawasan, bukan justru bersikap pasif.
”Kalau DPRD sendiri menyatakan tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap arah pergeseran anggaran, maka pertanyaannya: siapa yang memastikan setiap pergeseran anggaran tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat?” kata Armada.
Ia mengingatkan agar DPRD tidak menjadikan tidak dibahasnya P-APBD sebagai alasan untuk lepas tangan dalam mengawal kebijakan anggaran Pemko Pematangsiantar.
”Jangan sampai pemerintah berjalan dengan kebijakan anggarannya, sementara DPRD kemudian hanya mengatakan tidak dapat mengawasi karena P-APBD tidak dibahas. Justru dalam kondisi seperti ini pengawasan harus semakin kuat, bukan semakin lemah,” pungkasnya. (*)
Penulis: S Hadi Purba
Editor: Redaksi