Simalungun, Obor Rakyat — Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun memperkuat sinergi lintas instansi dalam mendukung percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Simalungun.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf yang digelar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun, Jalan Sangnawaluh Km 3,5, Senin (14/9/2026).
Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, Munawal Hadi, hadir dalam rapat tersebut didampingi Jaksa Pengacara Negara (JPN). Pertemuan diikuti sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun Daniel Sepdiares Sagala, Perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun sekaligus Kasubbag Tata Usaha Dedi Kuswandi, Wakil Ketua BWI Kabupaten Simalungun Salman Abror, jajaran Kementerian Agama, JPN, serta staf Kejari Simalungun.
Dalam rapat tersebut, dibahas perkembangan pelaksanaan Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Simalungun. Dari total 241 bidang tanah wakaf yang menjadi target, sebanyak 93 bidang saat ini sedang dalam proses pendaftaran, sedangkan 10 bidang telah selesai dan diterbitkan sertifikatnya.
Capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus dasar untuk mempercepat penyelesaian bidang-bidang tanah wakaf yang masih dalam proses.
Selain mengevaluasi progres, rapat juga menekankan pentingnya kelengkapan dan kesesuaian dokumen administrasi sebagai salah satu faktor utama dalam memperlancar proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf.
Pengurus tanah wakaf, baik nazhir maupun wakif, diharapkan berasal dari masyarakat setempat yang saling mengenal.
Hal ini dinilai dapat membantu memastikan kejelasan data dan administrasi serta meminimalkan kendala dalam proses sertifikasi.
Sinkronisasi Data Jadi Perhatian
Para peserta rapat juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun dan Kementerian Agama Kabupaten Simalungun.
Penyamaan data diperlukan untuk memastikan jumlah, lokasi, dan status tanah wakaf yang tercatat pada masing-masing instansi memiliki kesesuaian.
Dengan demikian, proses pelaksanaan program maupun penyusunan laporan dapat dilakukan secara akurat, efektif, dan terkoordinasi.
Dalam rapat tersebut turut dibahas persoalan salah satu tanah wakaf di wilayah Dolok Panribuan yang saat ini dikuasai pihak ketiga dan digunakan sebagai lokasi usaha.
Terhadap persoalan tersebut, Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun bersama Kejari Simalungun akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Kejari Simalungun melalui Jaksa Pengacara Negara menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dan memberikan pendampingan kepada instansi terkait dalam mendukung keberhasilan Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf yang diinisiasi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kepastian hukum terhadap tanah wakaf sekaligus memberikan perlindungan terhadap aset wakaf agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui penguatan koordinasi antara Kejaksaan, Badan Pertanahan, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, serta pihak terkait lainnya, proses sertifikasi diharapkan tidak hanya berjalan lebih cepat, tetapi juga tertib secara administrasi dan memiliki kepastian hukum.
Rapat koordinasi berlangsung tertib dan lancar serta menghasilkan sejumlah langkah tindak lanjut yang akan dikoordinasikan oleh masing-masing instansi terkait sebagai bagian dari upaya menyukseskan percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Simalungun. (*)
Penulis: S Hadi Purba
Editor: Redaksi