Jakarta, Obor Rakyat – Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat apresiasi dari Koordinator Presidium Persatuan Pemuda Aceh Serantau sekaligus Ketua DPN Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Bidang Komunikasi, Rifqi Maulana.
Rifqi menilai langkah Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menunjukkan adanya upaya penanganan karhutla melalui berbagai pendekatan, mulai dari pemantauan titik panas, pencegahan, mitigasi, pemadaman, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
Menurut Rifqi, keterlibatan personel kepolisian bersama unsur terkait di lapangan merupakan bagian dari upaya negara dalam melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak kebakaran hutan dan lahan.
“Api membara, panas terasa. Namun personel Polri bersama unsur terkait terus bergerak, memadamkan api, memantau titik panas, dan memastikan kondisi benar-benar aman. Ini bukan sekadar memadamkan kobaran api, tetapi menjaga udara, hutan, dan kehidupan masyarakat,” ujar Rifqi, Rabu (16/9/2026).
Penegakan Hukum Berjalan
Rifqi juga menyoroti langkah penegakan hukum dalam penanganan kasus karhutla.
Berdasarkan keterangan Polri, hingga 7 September 2026 terdapat 200 laporan polisi terkait karhutla yang ditangani, dengan 138 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, 119 orang terkait dugaan pembakaran secara sengaja dan 19 orang terkait karhutla akibat kelalaian.
Polri menyatakan pendalaman perkara masih berlangsung dan jumlah tersangka dapat bertambah.
Menurut Rifqi, penegakan hukum merupakan salah satu bagian penting dalam penanganan karhutla, namun harus berjalan beriringan dengan langkah pencegahan dan mitigasi.
“Ketegasan dalam penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pencegahan. Polri telah menunjukkan kerja nyata. Ini patut kita apresiasi sekaligus kita dukung agar penanganan karhutla semakin efektif, profesional, dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menilai penanganan karhutla tidak semata-mata berkaitan dengan pemadaman api dan proses hukum. Upaya tersebut juga membutuhkan sistem pencegahan yang mampu mengurangi risiko terjadinya kebakaran secara berulang.
Pencegahan Membutuhkan Peran Bersama
Rifqi mengatakan persoalan karhutla tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat penegak hukum.
Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi kepemudaan, serta berbagai pemangku kepentingan memiliki peran dalam memperkuat pencegahan.
“Kapolri dan jajaran sudah bekerja di garis depan. Tetapi negara tidak boleh bekerja sendirian. Masyarakat juga harus mengambil bagian. Karhutla adalah tanggung jawab bersama,” tegas Rifqi.
Ia mendorong penguatan kesadaran masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
Menurutnya, masyarakat dapat berkontribusi melalui kepedulian terhadap lingkungan, tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, menjaga kawasan hutan dan lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran.
“Mereka bertugas memadamkan, kita berperan menjaga. Jangan sampai perjuangan personel di lapangan menjadi sia-sia karena kurangnya kesadaran kita. Mitigasi harus menjadi gerakan bersama,” ujarnya.
Polri sendiri juga telah menekankan pentingnya pendekatan pencegahan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanganan karhutla, selain pemadaman dan penegakan hukum.
Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Rifqi selanjutnya mendorong penguatan kolaborasi antara Polri, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta organisasi kepemudaan dalam membangun sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap karhutla.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar penanganan karhutla tidak hanya bersifat reaktif ketika kebakaran telah terjadi, tetapi juga mencakup pencegahan, edukasi, mitigasi, pengawasan, serta partisipasi masyarakat.
“Kerja nyata Polri harus kita apresiasi. Ketegasan Kapolri dalam memastikan persoalan karhutla ditangani secara serius merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan masyarakat dan lingkungan. Sekarang tugas kita adalah ikut memperkuatnya dengan kesadaran dan tindakan nyata,” pungkas Rifqi.
Ia menegaskan bahwa menjaga hutan bukan hanya persoalan mempertahankan pepohonan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas udara, kesehatan masyarakat, keberlangsungan ekosistem, serta masa depan generasi mendatang.
Pencegahan karhutla, kata Rifqi, pada akhirnya membutuhkan kerja bersama: aparat bergerak di lapangan, pemerintah memperkuat kebijakan dan koordinasi, sementara masyarakat ikut menjaga lingkungan dan mencegah munculnya sumber kebakaran. (*)
Penulis: Achmad
Editor: Redaksi