Bondowoso, Obor Rakyat — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso terus memperketat pengawasan terhadap potensi penerimaan daerah.
Melalui sinergi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), penertiban terhadap reklame yang tak berizin maupun yang menunggak kewajiban pajak gencar dilakukan di sejumlah titik wilayah Bondowoso.
Langkah terpadu ini menyasar penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan perizinan dan Peraturan Daerah (Perda).
Selain menjaga ketertiban umum dan estetika kota, operasi ini berfokus pada pengoptimalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame.
Dalam pembagian tugasnya, Bapenda mengambil peran pada pendataan, tata kelola administrasi, serta verifikasi kewajiban pajak. Sementara itu, Satpol PP bertindak sebagai eksekutor penegakan aturan di lapangan sesuai kewenangannya.
Kepala Bapenda Kabupaten Bondowoso, Slamet Yantoko, menegaskan bahwa penertiban ini bukan sekadar tindakan represif, melainkan edukasi tata kelola administrasi dan penegakan hukum daerah.
”Reklame yang berizin berarti tertib administrasi, tertib estetika kota, dan berkontribusi langsung bagi pembangunan daerah,” ujar Slamet, Rabu (16/9/2026).
Di sisi lain, Pemkab Bondowoso turut memberikan apresiasi tinggi kepada para pelaku usaha dan masyarakat yang selama ini taat membayarkan pajak daerah secara tepat waktu.
Kepatuhan tersebut dinilai sebagai wujud partisipasi aktif dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Bondowoso.
Penertiban ini dipastikan bakal berjalan secara berkelanjutan. Melalui pengawasan ketat dan pembenahan administrasi, Pemkab Bondowoso optimistis kebocoran penerimaan pajak dapat ditekan sehingga capaian PAD dapat optimal demi mewujudkan Bondowoso yang lebih maju dan sejahtera. (*)
Penulis: Syayudi
Editor: Redaksi