Bondowoso, Obor Rakyat — Dinamika kontestasi Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (PAW) Desa Padasan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, resmi memasuki babak baru.
Panitia Pelaksana Pemilihan secara resmi menutup masa pendaftaran bakal calon pada Jumat (18/09/2026), dengan mengantongi empat nama peserta yang telah menyerahkan berkas administrasi.
Ketua Panitia Pelaksana PAW Desa Padasan, Bari’ul Fajri, mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan penjaringan yang dibuka sejak 7 September 2026 telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang ditetapkan.
”Sejak diumumkannya pendaftaran hingga tenggat akhir hari ini, terdapat empat figur yang telah resmi mendaftarkan diri serta melengkapi seluruh dokumen persyaratan administrasi di Sekretariat Panitia,” ujar Bari’ul Fajri di Balai Desa Padasan.
Adapun keempat pendaftar tersebut yakni:
- Thoyyib (50), warga RT 12 / RW 05 Dusun Kajaran, Desa Padasan;
- Taslimatus Sa’diyah (54), warga RT 01 / RW 01 Dusun Krajan, Desa Padasan;
- Ely Yusuf, warga RT 05 / RW 02 Dusun Pesantren, Desa Kejayan; serta
- Nanang Sholeh (32), warga RT 05 / RW 03 Dusun Gentengan, Desa Padasan.
Mekanisme Seleksi Tambahan dan Parameter Bobot Kualifikasi
Mengingat jumlah pendaftar melebihi batas kuota tiga orang calon, pihak panitia menegaskan akan menerapkan prosedur penyaringan lanjutan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2026 tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, dalam hal bakal calon yang memenuhi syarat administrasi melebihi tiga orang, maka panitia diwajibkan menyelenggarakan uji seleksi tambahan.
”Sesuai regulasi, dari empat pendaftar ini nantinya akan ada satu nama yang tereliminasi melalui kriteria seleksi objektif guna mengurasi jumlah calon menjadi tiga orang,” jelas Bari’ul.
Adapun tata urutan bobot kualifikasi seleksi tambahan non-Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur hierarkis dalam Pasal 23 Ayat (2) Perbu tersebut, yang meliputi:
- Pengalaman Rekam Jejak Pemerintahan: Prioritas utama diberikan kepada pendaftar dengan riwayat pengabdian di lembaga pemerintahan desa berdasarkan akumulasi masa kerja terkaji.
- Kualifikasi Pendidikan: Penilaian atas jenjang formal akademik tertinggi yang ditempuh.
- Ujian Kompetensi Teknis: Hasil akumulasi skor tes sebagaimana diamanatkan Pasal 10 Ayat (3).
- Faktor Demografis Usia: Kriteria pertimbangan prioritas rentang usia yang lebih senior.
Pengetatan Verifikasi bagi Unsur ASN dan Asimetri Aturan
Selain parameter kualifikasi di atas, panitia menekankan pentingnya kecermatan verifikasi faktual, khususnya terkait regulasi kepegawaian apabila terdapat pendaftar dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Mengacu pada Pasal 41 PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa serta Pasal 47 Ayat (1) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, pendaftar dari korps ASN diwajibkan mengantongi persetujuan berupa izin tertulis secara eksplisit dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada saat penyerahan berkas.
”Pernyataan izin tertulis dari PPK bersifat mandatori (mandatory requirement). Apabila persyaratan prinsipal ini tidak dipenuhi saat pendaftaran, berkas administratif bakal calon dinyatakan gugur secara hukum,” tegas panitia.
Aturan pelaksanaan ini sekaligus memperlihatkan adanya disparitas regulasi kepegawaian antara ASN dan Perangkat Desa:
- Aparatur Sipil Negara (PNS): Diberikan fasilitas cuti di luar tanggungan negara serta pembebasan sementara dari jabatan formal. Apabila tidak terpilih, hak kepegawaian tetap melekat dan dapat kembali bertugas secara utuh.
- Perangkat Desa: Diwajibkan mengundurkan diri secara permanen sejak ditetapkan sebagai calon formal, dengan konsekuensi kehilangan status pekerjaan secara mutlak apabila tidak memenangi kontestasi.
Tahapan selanjutnya akan difokuskan pada pengujian keabsahan berkas (verifikasi dan validasi) sebelum mengarahkan para calon menuju instrumen seleksi kompetensi secara objektif dan transparan. (*)
Penulis: Syayudi
Editor: Redaksi