77 Rekening Senilai Rp81,5 Miliar Diblokir
Surabaya, Obor Rakyat — Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Timur mengungkap dugaan jaringan penipuan daring berkedok investasi saham dan mata uang kripto yang memiliki jejak transaksi lintas wilayah hingga luar negeri.
Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, sementara kerugian sementara berdasarkan tujuh laporan polisi tercatat mencapai Rp12,9 miliar.
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nanang Avianto mengatakan, proses penyidikan masih berlangsung untuk mengurai struktur jaringan sekaligus menelusuri kemungkinan adanya korban dan pihak lain yang terlibat.
“Perkara ini masih terus kami kembangkan. Jumlah korban maupun pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan ini masih sangat mungkin bertambah,” ujar Nanang dalam konferensi pers di Mapolda Jatim, Kamis (24/9/2026).
Selain mengungkap pola operasional jaringan, penyidik juga melakukan langkah pemutusan terhadap jalur pendanaan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pidana tersebut.
Sebanyak 77 rekening bank telah diblokir, dengan nilai dana yang diblokir dan disita mencapai Rp81,5 miliar.
Berawal dari Iklan Investasi di Media Sosial
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, modus operandi jaringan tersebut diawali dengan penyebaran iklan investasi melalui media sosial. Calon korban kemudian diarahkan bergabung ke dalam grup WhatsApp yang diklaim sebagai forum pembelajaran dan aktivitas perdagangan saham maupun mata uang kripto.
Di dalam grup tersebut, korban ditawarkan imbal hasil investasi yang sangat tinggi, berkisar antara 30 persen hingga 200 persen. Para korban juga disebut diyakinkan bahwa investasi tersebut aman dan tidak memiliki risiko kerugian.
Setelah memperoleh kepercayaan korban, pelaku kemudian mengarahkan mereka membuat akun pada tiga platform yang diduga merupakan platform tiruan, yakni YWWSDC, INVESCOS, dan CANTVR.
Korban selanjutnya diminta menyetorkan dana investasi ke rekening perusahaan nominee yang tercantum dalam platform tersebut.
Menurut penyidik, saldo pada platform kemudian tampak meningkat secara digital sehingga memberikan kesan bahwa investasi menghasilkan keuntungan. Persoalan muncul ketika korban berupaya menarik dana.
“Setelah deposit dikirim, saldo pada platform terlihat bertambah secara digital. Namun, ketika korban hendak melakukan penarikan dana atau withdraw, dana tidak dapat ditarik dan korban kembali diminta melakukan pembayaran dengan alasan denda karena dianggap melanggar aturan trading,” jelas Nanang.
Pola tersebut memperlihatkan dugaan penggunaan rekayasa digital dan manipulasi psikologis untuk mempertahankan kepercayaan korban sekaligus mendorong mereka melakukan setoran tambahan.
Tiga Tersangka Diduga Memiliki Peran Berbeda
Dirressiber Polda Jatim Kombes Pol. Bimo Ariyanto mengatakan, tiga tersangka yang telah diamankan diduga menjalankan fungsi berbeda dalam jaringan tersebut.
Tersangka FR diduga berperan membantu proses pendirian perusahaan dan penyediaan rekening nominee yang kemudian digunakan untuk menampung dana.
Penyidik menduga FR mengetahui bahwa rekening tersebut digunakan untuk aktivitas jaringan.
Sementara itu, KPP diduga berperan memberikan instruksi kepada FR untuk mencari identitas pihak lain yang kemudian digunakan dalam pendirian perusahaan dan pembukaan rekening nominee.
Dalam penyidikan, KPP juga diduga mengirim lebih dari 10 unit telepon seluler yang telah dilengkapi akun trader kripto dan aplikasi internet banking ke Kuala Lumpur, Malaysia.
“Total terdapat 112 akun perbankan dan bursa kripto (exchanger) yang berhasil ditelusuri berkaitan dengan pengiriman tersebut,” kata Bimo.
Adapun tersangka WH diduga berperan sebagai koordinator operasional dan keuangan. Ia juga diduga membantu membangun lapisan rekening nominee kripto dan korporasi yang digunakan dalam jaringan.
WH juga diduga mengirim 25 unit telepon seluler yang berkaitan dengan lebih dari 150 akun perbankan dan bursa kripto ke Ho Chi Minh, Vietnam.
Menurut Bimo, rangkaian temuan tersebut menunjukkan adanya indikasi struktur jaringan yang tidak hanya bekerja dalam satu wilayah hukum.
“Berdasarkan hasil penyidikan sementara, jaringan ini memiliki keterkaitan lintas wilayah dan lintas negara. Kelompok FR dan KPP ditelusuri memiliki keterkaitan dengan Jakarta, Palangkaraya, Malaysia, hingga Vietnam. Sedangkan kelompok WH ditelusuri memiliki keterkaitan dengan Sukabumi, Jakarta, hingga Vietnam,” ujarnya.
Mutasi Rekening Capai Rp3,19 Triliun
Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain tiga laptop, enam telepon seluler, 34 dokumen legalitas perusahaan, 12 buku tabungan, dua paspor, tujuh kartu ATM, serta satu token bank.
Penyidik tidak hanya mendalami dugaan tindak pidana penipuan, tetapi juga menerapkan ketentuan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta melakukan penelusuran aset atau asset tracing.
Untuk mengurai pola transaksi dan aliran dana, Polda Jatim berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Hasil penelusuran sementara menunjukkan salah satu rekening perusahaan nominee yang diduga terafiliasi dengan jaringan tersebut memiliki mutasi transaksi mencapai Rp3,19 triliun dalam periode 5 Desember 2025 hingga 20 Mei 2026.
Namun, angka tersebut merupakan akumulasi aktivitas transaksi pada rekening yang ditelusuri dan tidak serta-merta dapat dipersamakan dengan nilai kerugian korban maupun keuntungan yang diperoleh para tersangka.
“Penelusuran aset terus kami lakukan bersama PPATK. Penyidik juga terus mengembangkan perkara untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat, baik di dalam maupun luar negeri,” ujar Bimo.
Polda Jatim juga berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri guna mendalami keterkaitan jaringan di luar Indonesia, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang berada di yurisdiksi asing.
Modus Digital dan Tantangan Penegakan Hukum
Kasus ini menunjukkan bagaimana ekosistem digital dapat dimanfaatkan sebagai medium untuk membangun kepercayaan semu sebelum korban diarahkan pada transaksi keuangan yang sulit dipulihkan.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol.
Jules Abraham Abast mengingatkan masyarakat agar lebih kritis terhadap berbagai penawaran investasi yang disebarluaskan melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi.
Menurutnya, digitalisasi telah memberikan efisiensi dalam transaksi keuangan dan aktivitas investasi.
Namun, kemudahan tersebut sekaligus menciptakan ruang baru bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan identitas, mengonstruksi platform tiruan, serta memindahkan dana melalui jaringan rekening yang berlapis.
Masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Legalitas platform investasi perlu diverifikasi, sementara setiap transfer dana harus dipastikan memiliki hubungan yang jelas dengan penyelenggara investasi yang sah.
“Polda Jatim akan terus mengembangkan perkara ini dengan menelusuri jaringan, memutus sarana pendanaan, serta mengejar aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana,” kata Abast.
Ia menegaskan bahwa penanganan perkara kejahatan siber, terutama yang memiliki dimensi lintas negara, membutuhkan koordinasi antarlembaga dan kerja sama lintas yurisdiksi.
“Kami tidak bekerja sendiri. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan instansi terkait, Polda Jatim berkomitmen melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber, termasuk membongkar jaringan, memutus sarana pendanaan, serta menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana,” pungkasnya.
Kasus tersebut kini masih dalam tahap pengembangan. Penyidik masih menelusuri struktur jaringan, aliran dana, aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. (*)
Penulis: Ainul Mukorobin
Editor: Redaksi