Jakarta, Obor Rakyat — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami alur transaksi aset dan dugaan aliran dana dalam kasus gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak senilai Rp 20,7 miliar. Pada Rabu (11/11/2026), penyidik memeriksa mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dipo Alam, sebagai saksi.
Pemeriksaan terhadap Dipo dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wiraswasta. Penyidik mencecar Dipo mengenai transaksi jual beli aset yang berkaitan dengan tersangka utama dalam perkara ini, yakni mantan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Khusus, Mohamad Haniv.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, fokus penyidikan kali ini menyasar hubungan transaksi serta dugaan pemberian uang dari pihak swasta kepada Haniv.
”Salah satu saksi yang diperiksa, yaitu DP (Dipo Alam), berkaitan dengan transaksi jual beli aset dengan tersangka HNV. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak swasta ini juga didalami terkait dugaan pemberian uang yang dilakukan atas pengetahuannya kepada HNV,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Selain Dipo, penyidik sebenarnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi lainnya dari kalangan swasta. Namun, hanya dua saksi yang hadir memenuhi panggilan, yakni Hartanto Suryadi dan Winari Antoni.
Sementara itu, dua saksi lainnya, Tri Djoko Wibowo dan Putri Marizca, tercatat mangkir dari panggilan penyidik.
Menurut Budi, lembaga antirasuah tersebut masih terus melacak seluruh sumber penerimaan gratifikasi Haniv, termasuk yang disinyalir berkaitan dengan proses pemeriksaan pajak pada masa lalu. Sehari sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa tersangka perkara korupsi pemeriksaan pajak berinisial HS untuk mengurai benang merah aliran dana tersebut.
Konstruksi Perkara
Mohamad Haniv, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Banten (2011) dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus (2015–2018), ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 25 Februari 2025. Ia kemudian resmi ditahan pada 19 Agustus 2026.
Dalam konstruksi perkaranya, Haniv diduga menerima gratifikasi dari sejumlah perusahaan wajib pajak dengan nilai total mencapai Rp 20,7 miliar.
Rincian dugaan penerimaan tersebut meliputi:
- Rp 700 juta: Diduga digunakan untuk mensponsori acara peragaan busana milik anaknya.
- Rp 10 miliar (periode 2013–2018): Diterima dalam bentuk mata uang asing.
- Rp 10 miliar (periode 2014–2022): Diterima dalam bentuk mata uang asing melalui perantara berinisial BSA.
Atas perbuatannya, Haniv dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (*)
Penulis: Wahyu W
Editor: Redaksi