Banyuwangi, Obor Rakyat – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto berkomitmen untuk menyerap aspirasi masyarakat, terkait berbagai persoalan yang terjadi di Daerah Pemilihan (Dapil) nya.
Hal ini diketahui setelah berkunjung ke Dapilnya di daerah Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Sabtu (28/10/2923), malam.
Michael Edy Hariyanto yang merupakan ketua DPC partai Demokat Banyuwangi itu, mendapatkan banyak keluhan warga, diantaranya adalah tempat pembuangan sampah, pakaian Drumband, terop untuk mushalla, sarung dan piyama, baik bagi guru ngaji, imam maupun Muazin.
Sementara untuk kaum ibu-ibu minta seragam pengajian, perbaikan jalan dan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di depan sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Sedangkan dari perwakilan pemuda mempertanyakan tentang kemiskinan dan langkanya pupuk pertanian yang ada di Desa Srono.
Baca juga: Polresta Banyuwangi Siapkan 3.576 Personel Gabungan, Wujudkan Kondusifitas Pilkades 2023 Serentak
Menanggapi pertanyaan dari perwakilan pemuda, Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi itu menjelaskan, tujuan saya masuk dunia politik salah satunya ingin membantu mengentaskan kemiskinan.
“Karena banyak orang politik setelah mendapat kursi lupa pada rakyat. Inilah pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat agar rakyat tidak diakali atau dibohongi,” terangnya.
Maka dari itu, saya ingin menggerakkan perekonomian masyarakat. Silakan saudara-saudara membentuk sebuah kelompok. Misalnya, para ibu-ibu bikin kue, hidupkan UMKM atau beternak dan sebagainya. Saya akan usahakan modalnya.
Menurutnya, miris sekali jika melihat kekayaan Banyuwangi, sementara masih ada orang yang tidur bersama hewan peliharaan dan rumahnya hampir roboh.
“Barusan saya mendengar langsung dari seorang ibu yang sudah janda punya anak empat, tapi tidak pernah dapat bantuan,” jelas Michael.
Ada lagi, saya dengar dari warga, bahwa di desa ini ada pungutan untuk LPJU, tapi hingga saat ini belum ada.
Saya akan tanyakan pada dalam rapat badan anggaran (Banggar) di DPRD saat pembahasan APBD. Ini pengetahuan baru bagi saya kenapa seperti itu. Padahal kita ingin mengajukan tapi ada moratorium Bupati dilarang untuk pembuatan LPJU.
“Hal ini saya akan berdebat san berbicara, bahwa LPJU itu sangat dibutuhkan masyarakat pedesaan,” katanya.
Selain tak adanya LPJU, lanjut Michael, jalannya juga jelek. Kondisi seperti ini Bupati seharusnya tahu.
“Kalau diperkotaan sih enak, jalannya bagus-bagus dan mulus. Lampunya pun terang. Ini kan tidak adil bagi rakyat pedesaan. Padahal yang kita harapkan adalah keadilan dan kesejahteraan bersama bagi rakyat Banyuwangi,” pungkasnya. (kas/far)