Surabaya, Obor Rakyat – Mendapati kabar terkait maraknya ‘calo’ di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Satpas) Surabaya Utara, Wartawan mencoba mendatangi lokasi yang tepatnya di Jalan Kedung Cowek Nomor 373, Tanah Kali Kedinding, Kecamatan. Kenjeran, Surabaya, Jum’at (3/11/2023).
Tampak dari pantauan wartawan Obor Rakyat, beberapa oknum yang diduga sebagai calo menawarkan jasa untuk pengurusan dengan bahasa isyarat melambaikan tangan seraya akan memanggil.
“Ngusus apa, bisa dibantu. Bayar pajak tahunan apa 5 tahunan,” tawarnya calo kepada wartawan.
Melihat kepastian ‘percaloan’ tersebut, wartawan hendak konfirmasi terkait program pemerintah yakni Zona Integritas. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM).
Baca juga: Antisipasi Pelajar Berkendara ‘Ngawur’, Wakasat Lantas Giat Safety Riding Back To School SMAN 5 Surabaya
Guna keseimbangan pemberitaan, wartawan mencoba konfirmasi kepada Kanit Reqident melalui petugas yang diketahui bernama Gandi. Ia mengarahkan untuk konfirmasi datang langsung untuk silaturahmi.
“Mas konfirmasi nya jangan lewat telpon ya. Mohon maaf kalau bisa sampean datang gitu lho mas. Kalau lewat telpon saya trauma,” ujar melalui sambungan ponselnya +62 812-3111-XXXX, Jum’at (03/11/2023) sesuai mengatakan habis sholat Jum’at.
Tak hanya itu, Gadi mengaku kaget lantaran tidak kenal dan lalu ditanya terkait ‘Percaloan’ tersebut. Kemudian ia mengarahkan pada atasannya untuk lebih detail.
“Kan kaget mas, belum kenal njenengan, lalu ditanya gitu. Saya bingung, kalau silaturahmi yang baik kan datang,” katanya.
Disinggung terkait wilayahnya ada ‘calo’ dan terkesan tidak mendukung program WBBM serta upaya apa untuk meminimalisir percaloan?, pihaknya mengarahkan kepada atasannya. Menurutnya ia berstatus sebagai anggota saja.
“Saya berstatus anggota saja mas, kan ada atasan komandan saya,” pungkas menutup sambungan telponnya.
Ditempat terpisah, Ade selaku Ketua Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) dalam rilis serta pemberitaan yang telah tayang menyampaikan pihaknya juga perna mencoba konfirmasi terkait calo yang meminta 1,7 juta guna proses pengurusan STNK baru.
“Sebelum mengajukan pertanyaan terkait maraknya calo dan pembuatan STNK baru senilai 1,7 juta, Pak Gandi sudah mengeluarkan statement ‘disini ada 140 wartawan di Samsat ini,” tirunya Ade yang diucapkan petugas itu.
Tak sampai disitu, Ade juga mengungkapkan akan sikap petugas yang telah menyinggung masalah kepribadian, karena hal itu yang tak pantas untuk disampaikan.
“Sebagai pejabat tak sepantasnya ucap seperti itu. Apakah ada nama saya diantara 140 wartawan di Samsat Surabaya Utara yang anda sampaikan tadi, dan urusan anda tentang pribadi saya apa,” ungkap kepada Obor Rakyat.
Lanjut Ade, yang saat ini masih menempuh studi di salah satu Fakultas Hukum di Surabaya Barat itu, ia sempat disuguhkan amplop warna putih, petugas berusaha untuk tidak mempertanyakan hal 1,7 juta tersebut.
“Saya tolak, maksud saya bukan amplopan. Apalagi ada kata yang disinyalir untuk membungkam Wartawan dalam karya tulisnya, itu yang wajib di soal,” tegasnya.
Ditambahkan Ade, pihaknya menyayangkan petugas memberi statment bahwa 140 Wartawan, itu akan membuat publik semakin bertanya-tanya akan kinerja antara Samsat dan Wartawan.
“Banyak Wartawan’e ketimbang petugasnya, logikanya kan begitu. Dan itu membuat pertanyaan besar,” pungkasnya. (nul)