Jakarta, Obor Rakyat – Ketua Forum Pemuda Limo (FPL), Lukman Hakim mengatakan telah berkoordinasi dengan jajaran Ombudsman RI terkait proses penerima peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 6, Depok yang menuai banyak keluhan masyarakat sekitar sekolah.
Kami sudah melakukan koordinasi dengan Ombudsman terkait pelaksanaan PPDB SMA Negeri 6 yang dikeluhkan oleh warga Limo, lantaran banyak siswa asal Kelurahan Limo yang tidak diterima disekolah itu.
“Kami diminta oleh Ombudsman untuk menyiapkan data-data terkait keluhan masyarakat termasuk orang tua siswa yang anaknya tidak naik kelas,” ujar Lukman pada awak, Minggu (7/7/2024).
Tak hanya itu, Lukman menginformasikan bahwa kemungkinan besar Ombudsman akan melakukan pendampingan pada gelaran aksi unjuk rasa yang direncanakan bakal digelar pada, hari Rabu 10 Juli 2024 mendatang.
Baca juga: Program Podcast “Teras Negeri” Bersama Pj Bupati Bondowoso di Kantor Tempo Jakarta
“Rencananya kami akan menggelar demo di depan Gedung SMA Negeri 6, pada Rabu depan. InsyaAllah Ombudsman akan mendampingi kami saat menggelar demo nanti dan sekarang kami sedang mematangkan persiapan termasuk pengajuan surat pemberitahuan pelaksanaan demo ke Polresta Depok,” imbuhnya.
Sementara Ketua Umum Lembaga Pemantau Pendidikan dan Pembangunan Indonesia (LPPPI), H. Imam Kurtubi mengatakan akan segera menyampaikan surat pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa di SMA Negeri 6, ke Polres Depok.
“Secepatnya saya akan sampaikan surat pemberitahuan rencana demo ke Polres, InsyaAllah besok. saya akan menyampaikan surat pemberitahuan rencana demo itu ke Polres,” katanya.
Terkait rencana pelaksanaan demo, dia meminta kepada semua pihak untuk tidak berprasangka buruk terhadap kesediaan dirinya membantu warga Limo khususnya orang tua yang anaknya tidak diterima di SMA Negeri 6.
“Kami berharap masyarakat tidak berburuk sangka karena kami tidak memiliki kepentingan apapun dalam proses PPDB atau penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah, termasuk di SMA Negeri 6. Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat kami memiliki kewajiban membantu masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, dan dalam kaitan ini kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jabar dan KCD,” jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah warga Limo mengeluhkan tidak diterimanya anaknya pada proses PPDB tahun Pelajaran 2024/2025 di SMA Negeri 6 Depok. (ar)
Baca juga: Peranan Intelektual Dalam Ikut Serta Merawat Lingkungan dengan Gagasan Polmas Kawasan Pendidikan