Bondowoso, Obor Rakyat – Perubahan kebijakan pusat dan kenaikan harga material disebut jadi alarm penting bagi pemerintah daerah agar lebih adaptif dalam menyusun anggaran pembangunan.
Sinung Sudrajad menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah daerah menghadapi perubahan kebijakan yang kerap muncul mendadak di tengah tahun anggaran berjalan. Menurutnya, pengalaman selama dua tahun terakhir menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah agar lebih adaptif dalam menyusun perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran.
Politikus yang menjabat sebagai pimpinan DPRD Bondowoso itu menilai perubahan regulasi maupun kebijakan pusat sering kali memunculkan persoalan baru ketika daerah tidak memiliki langkah antisipasi sejak awal. Karena itu, seluruh forum perencanaan daerah, termasuk Bapereda, diminta memperkuat skema mitigasi dalam setiap pembahasan program pembangunan.
“Setidaknya dua tahun perjalanan anggaran ini tiba-tiba di tengah jalan ada perubahan kebijakan dan perubahan peraturan. Maka ke depan, dalam setiap perencanaan dan pembahasan anggaran, kita wajib menyiapkan antisipasi maupun mitigasi terhadap kemungkinan yang terjadi,” ujar Sinung, Minggu (20/5/2026).
Perencanaan Daerah Dinilai Tak Bisa Lagi Menggunakan Pola Lama
Menurut Sinung, pola penyusunan anggaran daerah saat ini tidak lagi bisa dilakukan dengan pendekatan konvensional seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah daerah dituntut mampu membaca kemungkinan perubahan regulasi maupun kebijakan pusat yang sewaktu-waktu berdampak langsung terhadap pelaksanaan program di daerah.
Ia menilai perubahan kebijakan yang datang mendadak berpotensi mengganggu jalannya program apabila pemerintah tidak memiliki skenario alternatif dalam pelaksanaan anggaran. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat pemerintah daerah kesulitan mengambil keputusan cepat ketika situasi darurat muncul di tengah pelaksanaan program.
Salah satu contoh yang disoroti ialah persoalan tambahan kuota calon jemaah haji yang sempat muncul di tengah proses berjalan. Menurutnya, pemerintah daerah harus bergerak cepat mencari solusi pembiayaan agar kebutuhan tambahan anggaran bisa terpenuhi tanpa mengganggu program lain.
“Ketika tiba-tiba kuota haji bertambah dan kita tidak siap anggarannya, maka yang terjadi adalah kebingungan dan kelabakan. Untungnya masih ada beberapa hal yang bisa diantisipasi,” katanya.
Infrastruktur dan Kenaikan Harga Material Jadi Sorotan
Selain sektor pelayanan masyarakat, Sinung juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang dinilai membutuhkan evaluasi serius. Salah satunya terkait pembangunan jembatan darurat yang sebelumnya dirancang untuk mempermudah akses masyarakat saat jembatan utama diperbaiki.
Namun dalam pelaksanaannya, proyek tersebut disebut belum berjalan sesuai harapan karena minimnya antisipasi terhadap berbagai kendala teknis maupun kondisi lapangan yang berkembang selama pengerjaan berlangsung.
“Niatan pemerintah sebenarnya baik untuk memfasilitasi akses masyarakat. Tetapi hasilnya menjadi tidak sesuai harapan karena kurangnya antisipasi dari kita semua,” ungkapnya.
Menurut dia, setiap kebijakan pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada target pelaksanaan semata. Pemerintah daerah harus mulai memperhitungkan potensi hambatan yang sewaktu-waktu bisa muncul dan memengaruhi jalannya proyek.
Sinung menilai sistem pemerintahan modern menuntut setiap program memiliki skenario cadangan sebagai bagian dari mitigasi risiko pembangunan.
“Sebenarnya dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan harus ada plan update. Jadi dalam perencanaan harus ada opsi A, opsi B, opsi C, dan seterusnya. Opsi A saat kondisi normal, opsi lain ketika ada perubahan kebijakan maupun perubahan aturan,” jelasnya.
Harga Aspal Naik, Volume Pekerjaan Jalan Terancam Berkurang
Dalam konteks pembangunan infrastruktur, Sinung turut menyoroti kenaikan harga aspal yang berdampak langsung terhadap realisasi proyek jalan di Bondowoso.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius karena volume pekerjaan harus menyesuaikan kemampuan anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan.
“Contohnya pembangunan jalan. Ketika harga aspal naik, otomatis volume pekerjaan berkurang. Yang awalnya satu kilometer bisa menjadi hanya sekitar 800 meter karena anggarannya sudah ditetapkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan kenaikan harga material tidak hanya memengaruhi target pembangunan jalan, tetapi juga berdampak terhadap perencanaan teknis yang telah disusun sebelumnya. Pemerintah daerah maupun rekanan proyek akhirnya harus melakukan penyesuaian agar pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
Menurut Sinung, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pembangunan di tengah ketidakpastian ekonomi dan perubahan kebijakan nasional yang terus berkembang.
DPRD Bondowoso Minta Perencanaan Lebih Fleksibel dan Adaptif
Sinung berharap seluruh perangkat daerah mulai memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap program pembangunan memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan yang muncul di tengah pelaksanaan anggaran.
Ia juga menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pola perencanaan pembangunan daerah agar lebih responsif terhadap dinamika yang berkembang. Menurutnya, sistem penganggaran daerah tidak cukup hanya berorientasi pada target tahunan, tetapi juga harus mampu membaca situasi yang berubah dengan cepat.
Bagi DPRD Bondowoso, pengalaman selama dua tahun terakhir menjadi alarm penting bahwa pola perencanaan konvensional tidak lagi cukup menghadapi tantangan pembangunan daerah saat ini. Pemerintah daerah dituntut lebih adaptif, fleksibel, dan memiliki mitigasi matang dalam setiap program pembangunan. (*)
Penulis: Kusnanto
Editor: Redaksi