Situbondo, Obor Rakyat – Wacana konversi energi dari LPG ke CNG (Compressed Natural Gas) yang tengah disiapkan pemerintah dinilai bukan sekadar perubahan kebijakan energi nasional. Bagi masyarakat Madura, langkah tersebut dianggap sebagai momentum penting untuk menghadirkan keadilan ekonomi di daerah penghasil gas bumi.
Pandangan itu disampaikan HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy, Founder dan Owner Bandar Gas Madura (BAGASMARA), dalam tulisan reflektif bertajuk Konversi Energi Kedua Republik Indonesia: Amanat Penderitaan Rakyat Madura.
Menurutnya, rencana konversi LPG ke CNG pada era pemerintahan Prabowo Subianto dapat menjadi titik balik kebijakan energi nasional karena berbasis pada gas bumi domestik, bukan lagi impor seperti LPG.
Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan subsidi energi sekaligus menghemat devisa negara hingga ratusan triliun rupiah.
Madura Disebut Kaya Gas, Tapi Belum Menikmati Manfaat Ekonomi
Dalam narasinya, Khalilur menyoroti ironi yang selama ini terjadi di Madura. Pulau tersebut disebut memiliki cadangan gas bumi besar dan menjadi salah satu pemasok utama kebutuhan industri di Jawa Timur, khususnya dari wilayah Kangean, Sumenep.
Namun di sisi lain, masyarakat Madura dinilai belum menikmati manfaat ekonomi yang sebanding dari kekayaan alam tersebut.
“Madura menjadi sumber. Madura menjadi pemasok. Madura menjadi tulang punggung. Tetapi Madura belum menjadi pusat manfaat,” tulisnya.
Ia menegaskan bahwa selama ini gas alam Madura lebih banyak mengalir ke kawasan industri di luar Madura melalui jaringan pipa laut, sementara daerah penghasil masih bergulat dengan persoalan kemiskinan dan keterbatasan pembangunan ekonomi.
Konversi LPG ke CNG Dinilai Harus Libatkan Daerah Penghasil
Khalilur mendorong agar pemerintah pusat tidak kembali menerapkan pola pembangunan energi yang terpusat. Ia meminta agar masyarakat dan pemerintah daerah Madura dilibatkan dalam rantai bisnis energi CNG.
Menurutnya, pembangunan ekosistem CNG nasional harus memberi ruang kepada BUMD, koperasi, pesantren, hingga pengusaha lokal Madura untuk ikut mengelola fasilitas strategis seperti mother station atau induk stasiun gas.
“Madura tidak boleh kembali menjadi halaman belakang. Madura harus menjadi halaman depan dari kebijakan energi nasional,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertamina Gas Negara (PGN), Pertagas, dan SKK Migas untuk membuka skema kemitraan nyata bagi pelaku usaha lokal Madura.
Konversi Energi Dinilai Harus Berbasis Keadilan Sosial
Dalam tulisannya, Khalilur menegaskan bahwa konversi LPG ke CNG tidak hanya menyangkut pergantian bahan bakar, tetapi juga menyangkut arah baru arsitektur energi nasional.
Ia mengingatkan bahwa tanpa pemerataan akses dan keterlibatan daerah penghasil, kebijakan tersebut dikhawatirkan hanya melahirkan ketimpangan baru.
Karena itu, ia memperkenalkan gagasan AMPERA atau Amanat Penderitaan Rakyat Madura sebagai simbol perjuangan keadilan distribusi manfaat sumber daya alam bagi masyarakat Madura.
“Konversi energi kedua Republik Indonesia harus menjadi konversi yang berkeadilan. Dari LPG ke CNG. Dari impor ke sumber daya domestik. Dari ketimpangan ke pemerataan,” tulisnya.
Wacana konversi LPG ke CNG sendiri saat ini menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG. (*)
Penulis: Eko Apriyanto
Editor: Redaksi