Jember, Obor Rakyat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian ini menjadi bukti konsistensi tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah tersebut diserahkan dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur pada Jumat (29/5/2026).
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyambut capaian tersebut dengan rasa syukur sekaligus menjadikannya sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan cerminan dari komitmen pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab.
“Kami sangat mengapresiasi koreksi, masukan, serta rekomendasi konstruktif yang diberikan oleh tim BPK selama proses pemeriksaan. Kerja keras ini menuntut profesionalisme dan ketelitian yang luar biasa,” ujar Fawait.
Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Jember yang menjalankan fungsi pengawasan serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
WTP Bukan Sekadar Penghargaan
Fawait menegaskan bahwa mempertahankan opini WTP bukanlah tujuan akhir.
Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan bersih, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ini buah dari kerja keras, kecerdasan, dan keikhlasan seluruh elemen penatausahaan keuangan daerah. Capaian ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas di Jember telah membumi, bukan lagi sekadar jargon politik,” katanya.
Meski berhasil mempertahankan opini WTP, Pemkab Jember tidak ingin terlena. Fawait mengakui masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti.
Ia menegaskan seluruh jajaran pemerintah daerah akan bekerja cepat untuk menyelesaikan rekomendasi tersebut sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.
Transparansi Anggaran untuk Kesejahteraan Warga
Bagi Pemkab Jember, kata Fawait, keberhasilan meraih opini WTP harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah akan terus memastikan setiap anggaran yang bersumber dari APBD digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Tujuan akhir kita yang paling hakiki adalah memastikan setiap rupiah dalam APBD Jember benar-benar mengalir dan memberikan dampak konkret bagi pembangunan, kemakmuran, serta kesejahteraan seluruh masyarakat Jember,” pungkasnya.
Capaian opini WTP tahun 2025 sekaligus menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan di Kabupaten Jember semakin kuat.
Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui program pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas. (*)
Penulis: Maria Agustina
Editor: Redaksi