Tantangan Berikutnya adalah Menghadirkan Dampak Nyata bagi Warga
Bondowoso, Obor Rakyat — Di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso kembali mencatatkan capaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah.
Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Bondowoso berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur, di Sidoarjo, Jumat (29/5/2026).
Capaian ini bukan sekadar catatan administratif atau penghargaan rutin tahunan. Lebih dari itu, opini WTP menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan dijalankan sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas yang ditetapkan.
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menyebut keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan daerah yang terus menjaga komitmen terhadap tata kelola yang baik.
“Alhamdulillah, raihan WTP ke-12 ini adalah hasil kerja bersama seluruh OPD, ASN, dan semua pihak yang terus berkomitmen menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ini bukan hanya prestasi pemerintah daerah, tetapi juga bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat Bondowoso,” ujarnya.
Menurut Hamid, capaian tersebut harus dimaknai sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebab, pengelolaan keuangan yang baik pada akhirnya harus bermuara pada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, ia menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh berhenti sebagai simbol keberhasilan birokrasi semata. Pemerintah daerah dituntut memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola mampu diterjemahkan menjadi program pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan berdampak terhadap kesejahteraan warga.
“Kami ingin penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol administratif, tetapi benar-benar menjadi dorongan untuk terus memperbaiki kinerja, meningkatkan transparansi, dan memastikan setiap program pembangunan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade menunjukkan adanya konsistensi sistem yang berjalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Konsistensi tersebut menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.
Namun demikian, tantangan pemerintah daerah ke depan tidak hanya menjaga kualitas laporan keuangan. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa tata kelola yang baik mampu menghasilkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, pembangunan yang merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan raihan WTP ke-12 berturut-turut ini, Bondowoso kembali mempertegas posisinya sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang mampu menjaga disiplin pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.
Di saat yang sama, capaian tersebut menjadi pengingat bahwa akuntabilitas publik harus terus diterjemahkan ke dalam hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)
Penulis: Latif J