Ruteng, Obor Rakyat – Polemik dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Manggarai Timur terus menjadi perhatian publik.
Di tengah proses klarifikasi yang masih berlangsung, isu tersebut kini berkembang ke ruang publik dan menyeret sejumlah nama pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Manggarai, Jefrin Haryanto.
Di tengah situasi yang semakin ramai diperbincangkan, Wakil Ketua Komisi A DPRD Manggarai, Edison Rihi Mone mengingatkan agar perhatian publik tidak hanya terfokus pada polemik yang berkembang, tetapi juga pada dampaknya terhadap pelayanan masyarakat.
Menurutnya, hal paling penting saat ini adalah memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan normal dan tidak terdampak oleh dinamika yang sedang terjadi.
“Persoalan ini jangan hanya menjadi konsumsi polemik. Yang lebih penting adalah memastikan pelayanan publik, terutama sektor kesehatan, tidak ikut tersandera oleh situasi ini,” ujar Edison, Jumat (30/5/2026).
Menjaga Keseimbangan Antara Klarifikasi dan Praduga Tak Bersalah
Di tengah derasnya perhatian masyarakat, Edison menekankan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap siapa pun yang namanya disebut dalam pusaran isu tersebut.
Menurutnya, setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil hingga terdapat keputusan hukum yang memiliki kekuatan tetap.
Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi spekulasi yang berkembang tanpa kejelasan informasi.
Ia menilai keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk mencegah berkembangnya asumsi dan persepsi yang belum tentu sesuai fakta.
“Publik membutuhkan penjelasan yang jelas agar tidak terjebak dalam informasi yang belum terverifikasi,” katanya.
Sektor Kesehatan Dinilai Paling Rentan Terdampak
Dalam pandangan DPRD, sektor kesehatan menjadi salah satu bidang yang paling rentan terkena dampak apabila polemik berkepanjangan tidak segera dikelola secara baik.
Layanan dasar seperti operasional puskesmas, pelaksanaan program kesehatan daerah, hingga distribusi anggaran kesehatan harus tetap berjalan tanpa hambatan.
DPRD mengingatkan bahwa masyarakat merupakan pihak yang paling merasakan dampak apabila terjadi gangguan pada pelayanan publik akibat dinamika birokrasi maupun persoalan administratif yang sedang berkembang.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap fokus menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat sesuai tanggung jawab masing-masing.
Transparansi Dinilai Menjadi Jalan Keluar
Edison menilai transparansi merupakan instrumen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Menurutnya, jika tidak terdapat persoalan dalam pengelolaan anggaran yang menjadi sorotan, maka pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
Sebaliknya, apabila terdapat proses pemeriksaan yang sedang berjalan, informasi tersebut juga perlu disampaikan secara proporsional agar tidak menimbulkan berbagai tafsir yang berbeda di tengah masyarakat.
“Keterbukaan informasi adalah bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.
DPRD Pastikan Fungsi Pengawasan Tetap Berjalan
Sebagai lembaga pengawas, DPRD Manggarai menegaskan akan terus memantau perkembangan polemik yang sedang berlangsung.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh proses klarifikasi maupun langkah hukum berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
DPRD juga mengingatkan bahwa proses yang berjalan tidak boleh mengganggu roda pemerintahan maupun pelayanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Kepentingan Masyarakat Harus Tetap Menjadi Prioritas
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dugaan persoalan anggaran di lingkungan DP3AKB Manggarai Timur, DPRD mengingatkan agar fokus utama tidak bergeser dari kepentingan masyarakat.
Bagi DPRD, stabilitas pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama. Sebab, pihak yang paling terdampak dari setiap dinamika pemerintahan bukanlah pejabat atau birokrasi, melainkan masyarakat yang setiap hari bergantung pada layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya. (*)
Penulis: Varionardus Janu
Editor: Redaksi