Jakarta, Obor Rakyat — Wacana penguatan kapasitas calon kepala daerah kembali mengemuka di tengah tingginya kerentanan pejabat publik daerah terhadap praktik korupsi.
Partai Golkar secara tegas menyatakan dukungannya terhadap usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengenai kewajiban partai politik memperkuat sekolah partai dan menyelenggarakan pelatihan terstruktur bagi calon kepala daerah sebelum berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Langkah pelembagaan pendidikan politik ini dinilai fundamental sebagai instrumen preventif untuk mencetak kepemimpinan daerah yang berintegritas, sekaligus meminimalisasi risiko keterlibatan kepala daerah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa partai politik memegang peran sentral dalam fungsi rekrutmen dan pembinaan kepemimpinan nasional maupun daerah.
Oleh sebab itu, pembekalan etik dan tata kelola pemerintahan seyogianya diberikan secara komprehensif sebelum seorang kader memangku jabatan publik.
”Partai berkewajiban melakukan pelatihan sejak dini, bahkan sebelum ditugaskan sebagai pejabat publik. Ketika sudah menjadi pejabat publik, partai juga harus memagari agar tetap berada pada jalur yang benar,” ujar Sarmuji di sela-sela kegiatan Training of Trainers (TOT) Akademi Partai Golkar di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Sarmuji menambahkan, tanggung jawab partai politik tidak berhenti pada formalitas pencalonan, melainkan mencakup pembentukan karakter kepemimpinan yang profesional, berkapasitas, serta memiliki komitmen etik agar tidak menyelewengkan mandat publik.
Diagnosis Akar Masalah: High-Cost Politics
Kendati mendukung penguatan sekolah partai, Golkar menggarisbawahi bahwa edukasi internal semata tidak akan cukup untuk mengikis akar korupsi politik di tingkat daerah.
Sarmuji menyoroti tingginya korelasi antara maraknya tindak pidana korupsi kepala daerah dengan biaya politik tinggi (high-cost politics) dalam proses pencalonan dan pemenangan Pilkada.
Beban finansial yang disproportionate dalam kontestasi politik sering kali menjadi preseden buruk yang mendorong pejabat terpilih mencari pengembalian modal (return on investment) melalui praktik perburuan rente (rent-seeking).
Oleh karena itu, resolusi terhadap persoalan ini harus diselesaikan secara struktural melalui kerangka regulasi.
”Akar persoalan itu harus kita selesaikan. Dalam pembahasan undang-undang politik, terutama Undang-Undang Pilkada, kita harus mencari solusi berdasarkan diagnosis yang benar,” kata Sarmuji menanggapi rencana revisi regulasi politik.
Tuntutan Reformasi Regulasi
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mendorong adanya revitalisasi sistem kaderisasi di internal partai politik guna melahirkan calon pemimpin daerah yang tidak hanya populer, tetapi juga kapabel secara teknokratis dan bersih secara moral.
Mendagri juga membuka ruang diskusi bagi pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) untuk mengkaji ulang evaluasi mekanisme Pilkada, termasuk opsi penataan ulang sistem pemilihan guna menekan biaya politik.
Pernyataan Partai Golkar ini menegaskan pentingnya pendekatan dua arah (twin-track approach) dalam reformasi sistem Pilkada: penguatan integritas kader di tingkat internal partai dan pembenahan arsitektur hukum serta pembiayaan kontestasi di tingkat regulasi nasional. (*)
Penulis: Achmad Sugiyanto
Editor: Redaksi