Situbondo, Obor Rakyat — Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di kompleks Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27 Agustus 2026, seruan penolakan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode hasil Muktamar ke-34 Lampung mulai disuarakan dari kalangan warga NU.
Salah satunya datang dari HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy, warga NU yang menyebut dirinya sebagai kiai kampung.
Ia menyerukan gerakan “GERBANG TOLL PBNU” atau “Gerakan Bareng Tolak LPJ PBNU”.
Seruan tersebut disampaikan sebagai kritik terhadap perjalanan kepengurusan PBNU selama masa khidmah, terutama terkait konflik internal, dinamika organisasi di tingkat wilayah dan cabang, serta sejumlah persoalan hukum yang menurutnya berdampak terhadap citra jam’iyah.
Khalilur menegaskan, penolakan LPJ tidak seharusnya dipahami sebagai bentuk permusuhan terhadap pengurus yang akan mengakhiri masa khidmah.
Menurut dia, LPJ merupakan instrumen konstitusional organisasi yang harus dinilai secara objektif oleh muktamirin.
“Menolak LPJ bukan permusuhan. Menolak LPJ adalah menolak menandatangani keterangan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan,” demikian inti seruannya, Jumat (21/8/2026).
Soroti Konflik Internal PBNU
Khalilur menilai salah satu persoalan paling serius selama periode kepengurusan terakhir adalah konflik terbuka di tubuh PBNU. Ia menyinggung polemik pemberhentian dan klaim keabsahan di antara jajaran elite PBNU yang berlangsung terbuka di ruang publik sepanjang akhir 2025.
Menurutnya, konflik tersebut bukan hanya menjadi persoalan elite organisasi, tetapi ikut dirasakan warga NU hingga tingkat akar rumput. Ia menggambarkan bagaimana perdebatan mengenai struktur, kewenangan, rapat Syuriyah, hingga pemberhentian pengurus menjadi konsumsi warga NU di daerah.
“Tidak ada satu pun warga NU di kampung saya yang meminta pertunjukan itu,” tulisnya.
Khalilur menyatakan tidak bermaksud menentukan siapa pihak yang benar atau salah dalam konflik tersebut. Ia lebih menyoroti dampaknya terhadap kepercayaan warga terhadap organisasi.
Pertanyakan Warisan Program Kepengurusan
Kritik berikutnya diarahkan pada capaian konkret kepengurusan PBNU.
Khalilur mempertanyakan sejumlah program dan pembangunan yang menurutnya semestinya dapat menjadi bagian penting dari laporan pertanggungjawaban organisasi.
Ia bahkan mengajukan pertanyaan sederhana kepada para muktamirin: apakah selama periode kepengurusan tersebut terdapat kampus atau rumah sakit yang benar-benar berdiri dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia membedakan pembangunan nyata dengan seremoni, nota kesepahaman, maupun program yang hanya muncul dalam publikasi organisasi.
Pertanyaan tersebut, menurutnya, bukan semata persoalan menghitung jumlah aset, melainkan bagian dari evaluasi mengenai apa yang telah diwariskan kepada jamaah setelah satu periode kepengurusan.
Kritik Relasi PBNU dengan Struktur Daerah
Khalilur juga menyoroti hubungan PBNU dengan PWNU dan PCNU di daerah.
Menurut dia, munculnya pemberhentian pengurus, pembekuan surat keputusan, serta penggunaan istilah caretaker dalam dinamika organisasi telah menimbulkan persoalan kepercayaan di sejumlah daerah.
Ia menilai NU tidak dapat diperlakukan semata-mata seperti organisasi yang hubungan pusat dan daerahnya hanya dibangun melalui mekanisme administratif.
“Yang mengikat PCNU Situbondo dengan Gedung PBNU di Kramat Raya bukan struktur, melainkan sanad, silaturahmi, dan kepercayaan,” tulisnya.
Karena itu, ia mengingatkan bahwa keputusan administratif tidak selalu mampu memulihkan hubungan sosial dan kultural yang telah mengalami keretakan.
Singgung Kasus Hukum yang Menyeret Tokoh NU
Dalam seruannya, Khalilur juga menyinggung perkara hukum yang melibatkan sejumlah figur yang memiliki keterkaitan kuat dengan NU.
Ia menyebut mantan Bendahara Umum PBNU Mardani H. Maming dan perkara korupsi izin usaha pertambangan yang menjeratnya.
Ia juga menyinggung perkara dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Khalilur secara eksplisit menyatakan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap pihak yang status hukumnya masih tersangka.
Namun, menurutnya, persoalan tersebut tetap memiliki konsekuensi terhadap persepsi publik terhadap organisasi karena nama para tokoh tersebut memiliki keterkaitan erat dengan NU.
“Marwah tidak runtuh oleh vonis. Marwah runtuh oleh judul berita,” tulisnya.
Serukan Muktamirin Gunakan Hak Menilai LPJ
Khalilur kemudian mengarahkan seruannya kepada para muktamirin Muktamar ke-35 NU.
Ia meminta peserta muktamar menggunakan mandat yang mereka terima dari struktur organisasi masing-masing untuk menilai LPJ secara objektif dan tidak terjebak pada rasa sungkan.
Menurutnya, forum muktamar harus menjadi ruang evaluasi yang sebenarnya, bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan.
“Lima menit keberanian di ruang sidang lebih berharga daripada lima tahun keluhan di grup WhatsApp,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus PBNU yang telah menjalankan masa khidmah, sembari menegaskan bahwa penghargaan terhadap kerja organisasi tidak berarti seluruh LPJ harus diterima tanpa evaluasi.
“Terima kasih bukan tanda tangan, dan sungkan bukan pertanggungjawaban,” ujarnya.
“NU Tidak Ikut Berakhir”
Di bagian akhir seruannya, Khalilur menegaskan bahwa kritik terhadap kepengurusan tidak boleh dimaknai sebagai kritik terhadap NU sebagai jam’iyah.
Menurut dia, yang berakhir dalam Muktamar ke-35 hanyalah satu periode kepengurusan. NU sebagai organisasi dan jamaah harus tetap berjalan.
Karena itu, ia menyerukan GERBANG TOLL PBNU sebagai gerakan untuk mendorong evaluasi terhadap LPJ sekaligus memastikan kepengurusan berikutnya tidak mengulangi persoalan yang sama.
“Mestinya NU rukun. Mestinya NU bersaudara. Mestinya NU saling mengasihi. Mestinya NU saling menaungi. Mestinya NU saling melindungi,” tulis Khalilur.
Ia berharap Muktamar ke-35 NU dapat menjadi momentum konsolidasi sekaligus pemulihan kepercayaan antara PBNU, struktur organisasi di daerah, dan warga NU di akar rumput. (*)
Penulis: Eko Apriyanto
Editor: Redaksi