Jakarta, Obor Rakyat — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kediri, Gatot Heroe Hernanda, selama 20 hari pertama terhitung sejak Rabu (26/8/2026).
Penahanan dilakukan usai tersangka merampungkan rangkaian pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Gatot keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.52 WIB dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dan tangan terborgol.
Ia memilih bungkam dan menyusul pengawalan ketat menuju mobil tahanan yang membawanya ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.
Pihak lembaga antirasuah dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Rabu malam guna menjelaskan secara detail konstruksi perkara yang menjerat mantan pejabat Sub Direktorat Penindakan pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai periode Juni 2023–Februari 2026 tersebut.
Pengembangan Kasus Impor Berkelanjutan
Penetapan tersangka dan penahanan terhadap Gatot merupakan hasil pengembangan dari dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru yang diterbitkan KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Kasus ini berakar dari fakta hukum yang terungkap pada persidangan suap importasi barang yang melibatkan Pemilik PT Blueray Cargo (Group), John Field, bersama rekan-rekannya.
Dalam Sprindik pertama, penyidik menetapkan Gatot sebagai tersangka tunggal. Sementara itu, penyidikan pada Sprindik kedua masih terus berjalan guna menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain.
Sebagai bagian dari penanganan perkara, KPK telah menyita barang bukti berupa tiga unit sepeda motor berkapasitas mesin besar (moge) yang diperoleh dari tersangka dan pihak terkait.
Sebelumnya, tim penyidik juga telah memeriksa tiga terdakwa sebagai saksi pada Rabu (5/8/2026) lalu.
Ketiganya yakni Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal; Kasubdit Intelijen Dit P2, Sisprian Subiaksono; serta Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Dit P2, Orlando Hamonangan.
Proses penyidikan masih terus berlanjut untuk membongkar tuntas praktik rasuah di instansi tersebut. (*)
Penulis: Wahyu Widodo
Editor: Redaksi