Muara Malungai, Obor Rakyat — Aktivitas pembukaan lahan dan pertambangan batu bara yang dilakukan PT Multiprima Usahatama (PT MUTU) menuai sorotan tajam dari masyarakat adat Muara Malungai, Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan.
Perusahaan tersebut diduga kuat telah menimbun alur sungai di wilayah adat setempat menggunakan material tanah penutup (overburden).
Kepala Adat Muara Malungai, Sabtu (Bapak Pino), menyampaikan bahwa dugaan perusakan lingkungan ini terungkap setelah pihaknya melakukan pengecekan langsung ke kawasan hulu. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan perubahan bentuk fisik secara signifikan pada Sungai Arang dan Sungai Dewi, yang merupakan anak Sungai Moromlongai.
Alur Sungai Tertimbun Material Overburden
Sabtu menjelaskan, penimbunan alur sungai oleh material overburden (OB) terjadi dalam volume cukup besar, sehingga menutup dan mengganggu fungsi aliran air alami di kawasan tersebut.
“Alur sungai sudah tertimbun dan kondisi sungainya tidak lagi seperti sebelumnya,” tegas Sabtu saat memberikan keterangan kepada media, Selasa (1/9/2026) malam.
Ia menekankan bahwa temuan tersebut murni berasal dari pengamatan langsung di lapangan, bukan berdasarkan desas-desus.
Penimbunan ini tidak hanya mengubah bentang alam secara fisik, tetapi juga berpotensi merusak sistem tata air dan ekosistem lokal yang selama ini menjadi ruang hidup serta tumpuan sosial-ekologis masyarakat adat setempat.
Lembaga Adat Siapkan Langkah Hukum, Pemerintah Didesak Cek Lapangan
Hingga saat ini, pihak masyarakat adat mengaku belum pernah menerima sosialisasi maupun komunikasi resmi dari pihak PT MUTU terkait aktivitas yang mengubah alur sungai tersebut.
Merespons kondisi ini, Lembaga Adat Muara Malungai tengah menyiapkan sejumlah langkah konkret:
- Sinergi Kelembagaan: Mendorong kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga adat agar penanganan dugaan perusakan lingkungan ini berjalan terbuka dan transparan.
- Kajian Hukum Adat: Mempelajari serta mengkaji perangkat aturan adat lokal guna menentukan sanksi adat jika terbukti terjadi pelanggaran yang merusak ekosistem wilayah adat.
Atas dasar itu, Kepala Adat Muara Malungai mendesak pemerintah daerah dan instansi teknis terkait untuk tidak sekadar memproses laporan secara administratif.
Pihaknya meminta pemerintah segera turun langsung ke lokasi untuk memverifikasi kondisi riil di lapangan, guna memastikan penegakan aturan, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta kelestarian lingkungan hidup.
Catatan Redaksi:
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (khususnya Hak Jawab dan Hak Koreksi), redaksi membuka ruang dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi manajemen PT Multiprima Usahatama (PT MUTU) maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, atau konfirmasi terkait pemberitaan ini. (*)
Penulis: Usup Riyadi
Editor: Redaksi