Oleh : Fricas Abdillah
Ada yang aneh dalam cara kita membicarakan kemiskinan.
Ketika statistik menunjukkan angka kemiskinan turun, pemerintah memiliki alasan untuk tersenyum. Grafik bergerak ke bawah, persentase mengecil, lalu lahirlah narasi keberhasilan pembangunan.
Tetapi rakyat tidak hidup di dalam grafik.
Rakyat hidup di pasar.
Di warung.
Di sekolah.
Di rumah sakit.
Di tempat kerja.
Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus mereka rasakan setiap hari.
Karena itu, ada satu pertanyaan sederhana yang seharusnya selalu diajukan setelah membaca statistik kemiskinan:
Jika angka kemiskinan turun, apakah kehidupan rakyat benar-benar terasa lebih ringan?
Pertanyaan itu penting karena kemiskinan bukan sekadar persoalan angka. Ia adalah pengalaman hidup.
Statistik mengatakan “keluar”, kehidupan mengatakan “belum aman”
Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, atau sekitar 22,93 juta orang. Angka ini memang mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya.
Namun jangan buru-buru menyimpulkan bahwa persoalan kemiskinan telah selesai.
Sebab terdapat wilayah abu-abu yang sangat besar di antara “miskin” dan “sejahtera”.
Seseorang bisa sedikit melewati garis kemiskinan, lalu secara statistik tidak lagi disebut miskin.
Tetapi apakah ia memiliki tabungan?
Apakah ia memiliki pekerjaan yang stabil?
Apakah ia mampu membayar biaya ketika anaknya sakit?
Apakah ia mampu menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok?
Apakah ia memiliki aset yang dapat menyelamatkan keluarganya ketika kehilangan pekerjaan?
Jika jawabannya tidak, maka secara sosial-ekonomi ia masih berada dalam situasi rentan.
Tidak miskin bukan berarti sejahtera.
Inilah yang sering hilang ketika realitas manusia dipadatkan menjadi angka.
Kemiskinan yang Tidak Terlihat
Kemiskinan masa kini tidak selalu tampak dari pakaian atau rumah.
Ada keluarga yang memiliki sepeda motor tetapi cicilannya menekan pendapatan.
Ada orang tua yang mampu membeli telepon pintar untuk anaknya, tetapi kesulitan membayar kebutuhan sekolah.
Ada pekerja yang setiap bulan menerima gaji, tetapi tidak memiliki dana darurat.
Ada pedagang kecil yang omzetnya terlihat besar, tetapi keuntungan bersihnya sangat tipis.
Secara kasat mata mereka terlihat “mampu”.
Namun satu kejadian tidak terduga dapat mengguncang seluruh ekonomi rumah tangga.
Maka kemiskinan sesungguhnya bukan hanya tentang berapa yang dimiliki, tetapi juga tentang seberapa kuat seseorang menghadapi kehilangan.
Di sinilah konsep kerentanan menjadi penting.
Jangan hanya mengurangi orang miskin, tetapi ciptakan orang yang tahan miskin
Pembangunan seharusnya tidak berhenti pada target mengeluarkan masyarakat dari kategori miskin.
Yang lebih penting adalah membangun ketahanan agar mereka tidak kembali jatuh.
Bayangkan sebuah keluarga yang baru saja melewati garis kemiskinan.
Pendapatannya naik sedikit.
Status statistiknya berubah.
Tetapi pekerjaan tetap tidak pasti.
Tidak punya tabungan.
Tidak punya aset produktif.
Ketika terjadi PHK, penyakit, bencana, atau kenaikan harga kebutuhan pokok, mereka kembali jatuh.
Kalau siklus seperti ini terus terjadi, kita sebenarnya hanya memindahkan angka kemiskinan dari satu kolom ke kolom lainnya.
Kemiskinan belum benar-benar diselesaikan. Ia hanya berpindah posisi.
Jawa Timur dan Paradoks Kesejahteraan
Jawa Timur juga menghadapi persoalan serupa.
BPS mencatat persentase penduduk miskin Jawa Timur pada Maret 2026 sebesar 9,06 persen, atau sekitar 3,712 juta orang.
Angka tersebut menunjukkan kemajuan apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Tetapi angka 3,7 juta bukan sekadar angka.
Di baliknya ada keluarga.
Ada anak.
Ada pekerja.
Ada petani.
Ada nelayan.
Ada buruh.
Ada pedagang kecil.
Ada manusia yang setiap hari bernegosiasi dengan kebutuhan hidup.
Karena itu, keberhasilan pembangunan Jawa Timur tidak cukup diukur dari seberapa cepat angka kemiskinan turun.
Ia harus diukur dari seberapa jauh masyarakat memperoleh kepastian hidup.
Apakah pekerjaan semakin layak?
Apakah upah mampu mengejar kebutuhan hidup?
Apakah pendidikan membuka mobilitas sosial?
Apakah layanan kesehatan benar-benar mudah diakses?
Apakah petani memperoleh nilai tambah yang layak?
Apakah UMKM naik kelas?
Apakah anak-anak dari keluarga miskin memiliki peluang yang sama untuk mengubah masa depannya?
Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan apakah sebuah keluarga masuk kategori miskin atau tidak.
Pemerintah jangan terjebak oleh keberhasilan administratif
Ada bahaya ketika pemerintah terlalu nyaman dengan statistik.
Angka yang turun dapat menciptakan ilusi bahwa persoalan telah selesai.
Padahal masyarakat mungkin masih menghadapi persoalan yang sama: pekerjaan tidak pasti, pendapatan terbatas, harga kebutuhan meningkat, biaya pendidikan dan kesehatan menekan, serta akses terhadap modal produktif yang terbatas.
Karena itu, statistik harus menjadi alarm kebijakan, bukan sekadar rapor keberhasilan.
Jangan sampai pemerintah sibuk merayakan masyarakat yang keluar dari garis kemiskinan, sementara masyarakat sendiri masih merasa hidupnya jauh dari kata sejahtera.
Pembangunan yang baik bukan pembangunan yang membuat laporan terlihat bagus.
Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang membuat rakyat merasakan perbedaannya.
Rakyat adalah statistik yang bernyawa
Kita sering lupa bahwa statistik tidak memiliki rasa.
Angka tidak lapar.
Angka tidak membayar uang sekolah.
Angka tidak antre di rumah sakit.
Angka tidak kehilangan pekerjaan.
Yang mengalami semua itu adalah manusia.
Karena itu, angka kemiskinan harus dibaca dengan empati.
Ketika angka turun, kita boleh bersyukur.
Tetapi jangan kehilangan sikap kritis.
Sebab mungkin masih ada jutaan orang yang berada hanya beberapa langkah dari jurang kemiskinan.
Mereka bukan miskin menurut tabel.
Tetapi mereka juga belum memiliki kehidupan yang benar-benar aman.
Pada akhirnya, rakyat yang menentukan
Pemerintah boleh mengatakan pembangunan berhasil.
Statistik boleh menunjukkan kemiskinan menurun.
Laporan resmi boleh memberikan berbagai indikator positif.
Tetapi ada satu indikator yang tidak boleh diabaikan:
kesaksian kehidupan rakyat.
Jika rakyat merasa pendapatannya semakin cukup, pekerjaannya semakin aman, anak-anaknya memiliki masa depan, layanan publik semakin mudah, dan mereka memiliki kemampuan menghadapi krisis, maka pembangunan memang sedang bekerja.
Tetapi jika mereka masih hidup dari utang ke utang, dari gaji ke gaji, dari bantuan ke bantuan, maka kita perlu bertanya kembali: benarkah mereka sudah mampu?
Sebab kemiskinan tidak selesai hanya karena seseorang melewati garis statistik.
Kemiskinan selesai ketika seseorang memiliki daya hidup, daya tahan, dan daya untuk mengubah masa depannya.
Maka barangkali pertanyaan pembangunan hari ini bukan lagi:
“Berapa banyak orang miskin yang berhasil kita kurangi?”
Melainkan:
“Berapa banyak rakyat yang sekarang benar-benar merasa hidupnya lebih baik?”
Karena pada akhirnya, statistik adalah angka yang membaca manusia. Tetapi manusia bukan sekadar angka. (*)