Oleh: Fricas Abdillah
Ketika antrean panjang kendaraan mengular di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), persoalan sesungguhnya tidak berhenti pada tangki kendaraan yang kosong. Lebih dari sekadar disrupsi mobilitas dan ekonomi, antrean tersebut merupakan representasi dari merenggangnya hubungan kepercayaan antara warga negara dan pemegang kekuasaan.
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada hakikatnya bukan sekadar krisis rantai pasok (supply chain), melainkan krisis legitimasi politik dan komunikasi publik.
Secara teknis, pemerintah dan otoritas terkait kerap bergeming di balik retorika klasik: “Stok nasional aman, kendala hanya pada ranah distribusi.” Pernyataan ini mungkin valid secara faktual-kuantitatif.
Namun, dalam tata kelola pemerintahan (governance), kebenaran teknis yang terisolasi dari realitas sosiologis warga hanya akan menjadi pengabaian yang terstruktur. Masyarakat tidak mengonsumsi statistik keberadaan stok; mereka merasakan langsung dampak empiris dari ketidaktersediaan pasokan di lapangan.
Disonansi Antara Narasi dan Realitas Empiris
Erosi kepercayaan publik jarang terjadi secara mendadak. Ia merupakan hasil akumulasi dari disonansi yang terus-menerus antara narasi resmi pemerintah dan pengalaman keseharian (lived experience) masyarakat.
Ketika otoritas menyatakan pasokan dalam kondisi aman, tetapi realitas menunjukkan antrean berjam-jam, muncul sebuah jurang persepsi yang berbahaya. Pada titik ini, legitimasi tidak lagi diukur dari laporan administratif di atas kertas, melainkan dari sejauh mana negara hadir memberikan solusi konkret.
Ketika narasi resmi dinilai steril dari empati dan fakta lapangan, masyarakat secara alamiah akan berpaling pada kabar burung, unggahan media sosial, dan desas-desus.
Informasi liar pun beredar mengalahkan keterangan resmi institusi negara.
Melampaui Viral-Driven Governance dan Peran Pengawasan
Satu di antara patologi dalam politik lokal adalah kecenderungan viral-driven governance pemerintah baru tergerak mengambil tindakan responsif setelah suatu isu memuncak dan menjadi sorotan di ruang digital. Paradigma reaktif ini jelas mengabaikan prinsip dasar tata kelola modern yang berbasis antisipasi dan manajemen risiko.
Dalam lanskap ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran sentral dalam fungsi checks and balances.
Pengawasan legislatif tidak boleh direduksi sekadar menjadi panggung manuver politik atau konfrontasi sektarian. Sebaliknya, DPRD harus mentransformasikan fungsinya menjadi instrumen evaluasi kritis yang sistematis.
Pengawasan yang substantif harus mampu mendesak pemerintah daerah dan penyedia energi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis:
- Di mana titik sumbatan (bottleneck) distribusi secara presisi?
- Apa skenario kontingensi (contingency plan) yang disiapkan untuk sektor-sektor rentan seperti nelayan, petani, UMKM, dan transportasi publik?
- Bagaimana skema transparansi informasi dijalankan agar publik mendapatkan kepastian waktu normalisasi?
Mengubah Komunikasi Publik dan Manajemen Krisis
Penanganan krisis energi memerlukan reorientasi komunikasi publik secara mendasar.
Pernyataan normatif seperti “stok aman” harus digantikan dengan komunikasi yang berbasis transparansi informatif: menyebutkan lokasi pasokan secara spesifik, menjelaskan kendala teknis secara jujur, serta membeberkan linimasa pemulihan yang terukur.
Transparansi bukan bentuk pengakuan kelemahan, melainkan fondasi untuk merawat kepercayaan publik.
Kelangkaan BBM jelas memiliki efek domino terhadap inflasi daerah, biaya logistik, dan stabilitas ekonomi mikro. Oleh karena itu, isu ini tidak boleh diisolasi hanya sebagai urusan internal BUMN penyedia energi, melainkan harus ditempatkan sebagai agenda prioritas ketahanan daerah.
Epilog: Memulihkan Kepercayaan
Truk tangki pada akhirnya akan tiba, antrean di SPBU lambat laun akan terurai, dan aktivitas warga akan kembali normal. Namun, residu dari krisis tersebut tetap tertinggal: pertanyaan mengenai seberapa tanggap negara hadir di saat-saat krusial.
Pasokan BBM yang terhambat dapat dipulihkan dalam hitungan hari. Namun, kepercayaan publik (public trust) yang tererosi akibat komunikasi yang buruk dan kegagalan antisipasi membutuhkan waktu yang jauh lebih lama serta biaya politik yang jauh lebih mahal untuk dipulihkan kembali. (*)