DPD KNPI Kota Pematangsiantar Desak Manajemen RSU Rasyida Buka Suara Terkait Isu Dugaan Pemberian Zat Makanan/Minuman

​Pematangsiantar, Obor Rakyat — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Pematangsiantar meminta manajemen Rumah Sakit Umum (RSU) Rasyida Pematangsiantar untuk memberikan klarifikasi secara terbuka dan transparan.
DPD KNPI Kota Pematangsiantar mendesak manajemen RSU Rasyida buka suara.

​Pematangsiantar, Obor Rakyat — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Pematangsiantar meminta manajemen Rumah Sakit Umum (RSU) Rasyida Pematangsiantar untuk memberikan klarifikasi secara terbuka dan transparan.

Langkah ini dinilai penting demi merespons isu yang tengah beredar di masyarakat mengenai dugaan pemberian zat tertentu ke dalam minuman di lingkungan rumah sakit tersebut.

​Isu yang menyeret inisial FH dan PS ini telah memicu simpang siur di tengah publik dalam beberapa hari terakhir.

​Pengurus DPD KNPI Kota Pematangsiantar, Trisno Lubis, menegaskan bahwa semua pihak perlu bersikap bijak serta tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada keterangan resmi dari pihak berwenang maupun hasil pemeriksaan medis yang sah.

​”Kami meminta agar informasi ini dapat diklarifikasi secara objektif. Jangan sampai muncul kesimpulan sepihak yang justru merugikan pihak-pihak yang terkait,” tegas Trisno pada Senin (21/9/2026).

​Trisno berharap manajemen RSU Rasyida, pihak keluarga, serta instansi terkait dapat menyampaikan keterangan berbasis fakta.

Baca Juga :  DPD KNPI Pematangsiantar Gelar "Ngopi Bareng Pemuda"

Ia menambahkan, jika indikasi pelanggaran hukum memang ditemukan, proses penyelesaiannya harus diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum secara profesional.

​”Yang paling penting adalah memastikan kebenaran informasi, melindungi hak semua pihak, serta memberikan kepastian agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang simpang siur,” imbuhnya.

​Guna menjaga kondusivitas, DPD KNPI Kota Pematangsiantar mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. (*)


Penulis: S Hadi Purba
Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *