Banyuwangi, Obor Rakyat — Proyek pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier di Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi menuai kritik dari masyarakat setempat. Pekerjaan konstruksi saluran pengairan tersebut diduga dikerjakan asal-asalan dan tidak memenuhi spesifikasi teknis yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Berdasarkan hasil pantauan warga serta tim monitoring di lokasi pada Senin (21/9/2026), ditemukan sejumlah indikasi penyimpangan konstruksi. Tinggi dan ketebalan pasangan batu disinyalir lebih tipis dibandingkan gambar kerja, dengan pengisian adukan semen yang terkesan tidak padat.
Kualitas material bangunan pun dipertanyakan. Campuran adukan semen dan pasir terindikasi rapuh serta mudah rontok saat disentuh.
Selain itu, material batu dan pasir yang digunakan diduga bercampur lumpur tanpa melalui proses pencucian. Dari sisi pengerjaan, hasil finishing tampak tidak rapi dengan plesteran tidak merata serta terdapat banyak rongga atau keropos.
Pada beberapa titik, pasangan batu bahkan mulai menunjukkan retak rambut meski bangunan baru saja rampung.
Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya pengawasan di lapangan. Warga menyebut konsultan pengawas maupun petugas dari dinas terkait jarang terlihat selama proses konstruksi berlangsung.
Proyek ini juga disinyalir melanggar prinsip transparansi publik karena tidak memasang papan nama informasi proyek di lokasi.
Seorang warga Pendarungan yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekhawatiran para petani penerima manfaat atas ketahanan bangunan irigasi tersebut.
”Kami sangat dirugikan. Irigasi ini vital untuk pengairan sawah. Kalau kualitasnya seperti ini sejak awal, kami khawatir konstruksinya tidak akan bertahan lama saat menerjang debit air tinggi di musim hujan,” ujarnya, Kamis (24/9/2026).
Atas temuan tersebut, warga mendesak Dinas PU Pengairan serta Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi untuk segera mengambil tindakan tegas, di antaranya:
- Melakukan pemeriksaan teknis ulang (opname) serta uji mutu fisik bangunan di lapangan.
- Mewajibkan pihak pelaksana melakukan perbaikan total sesuai spesifikasi RAB sebelum proses Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
- Mendorong transparansi publik, termasuk mewajibkan pemasangan papan nama proyek dan keterbukaan informasi spesifikasi pekerjaan.
Sesuai dengan asas keberimbangan berita, redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pelaksana proyek dan instansi terkait, namun hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan resmi yang diberikan. Redaksi terus berupaya membuka ruang konfirmasi dan Hak Jawab bagi pihak-pihak terkait. (*)
Penulis: Kyasinto
Editor: Redaksi