Bajawa, Obor Rakyat — Memasuki lebih dari dua bulan pascagempa yang mengguncang pada 15 Agustus 2026, operasional fasilitas kesehatan di wilayah Riung, Kabupaten Ngada, masih menghadapi tantangan krusial.
Tiga pusat layanan kesehatan utama Puskesmas Riung, Puskesmas Lengkosambi, dan Puskesmas Maronggela dilaporkan masih beroperasi menggunakan tenda darurat, sementara realisasi pembangunan Hunian Sementara (Huntara) medis belum menunjukkan progres signifikan hingga akhir Oktober 2026.
Kondisi ini memantik perhatian serius dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Ngada Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Alexander Y. Songkares, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada agar segera mengakselerasi pembangunan Huntara guna mengantisipasi datangnya musim hujan yang berpotensi melumpuhkan layanan medis.
Dalam tinjauan langsung ke lapangan, Songkares menilai bahwa infrastruktur darurat yang ada saat ini sudah tidak memadai untuk menjamin keselamatan pasien maupun keamanan instrumen medis.
”Saya turun langsung dan melihat sendiri. Tenda darurat bencana ini sangat tidak memungkinkan untuk melayani pasien saat hujan tiba. Peralatan medis harus berhenti digunakan ketika hujan turun karena bocor dan lembap. Pelayanan pasien dan kesehatan masyarakat pasti akan terganggu,” tegas Songkares.
Ancaman Gangguan Layanan dan Risiko Kesehatan
Sebagai simpul pelayanan kesehatan strategis bagi masyarakat di wilayah Riung, Riung Barat, dan sekitarnya, ketiga puskesmas tersebut dituntut tetap responsif di tengah fase pemulihan pascagempa.
Namun, kerentanan tenda darurat terhadap cuaca ekstrem dikhawatirkan dapat memicu disrupsi pelayanan publik yang berdampak langsung pada keselamatan jiwa warga. Di tengah situasi tersebut, kehadiran Huntara medis menjadi kebutuhan yang mendesak dan tidak bisa ditawar.
Publik menanti transparansi dari pemerintah daerah terkait kejelasan tahapan pelaksanaan, kendala teknis atau administratif yang dihadapi, serta strategi mitigasi untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan selama masa transisi.
Desakan Prioritas dan Kebijakan Terukur
Menurut Songkares, ancaman musim hujan semestinya menjadi katalisator bagi pemerintah daerah untuk mempercepat mitigasi, alih-alih menunggu hingga eskalasi masalah mengganggu keselamatan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemulihan pascagempa harus berorientasi pada aspek kemanusiaan dan perlindungan warga negara.
”Ini soal nyawa. Kita tidak bisa menunggu. Demi kesinambungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban gempa 15 Agustus lalu, saya minta Pemerintah Daerah memprioritaskan pembangunan Huntara ini. Jangan tunggu hujan turun baru kita panik,” ujarnya.
Pemkab Ngada kini dituntut untuk memberikan jawaban konkret berupa kepastian jadwal pembangunan serta langkah nyata di lapangan. Respons yang cepat dan terukur dari eksekutif amat dibutuhkan agar masyarakat tidak kembali menanggung beban risiko akibat keterlambatan penyediaan fasilitas publik yang layak dan aman. (*)
Penulis: Rudolf
Editor: Redaksi