Bondowoso, Obor Rakyat – Dugaan praktik penyimpangan anggaran di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Kabupaten Bondowoso terus menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat.
Aktivis anti-korupsi di Bondowoso inisial AG, mendesak pengusutan tuntas atas berbagai potensi penyalahgunaan keuangan negara, mulai dari dugaan penggelembungan dana (mark up), proyek bermasalah, hingga indikasi fraud dalam pengelolaan operasional perusahaan daerah tersebut.
Berdasarkan skema tata kelola BUMD, fungsi pengawasan dan penganggaran berada di puncak struktur pemerintah daerah. Bupati bersama DPRD, khususnya Komisi II yang membidangi Ekonomi, Keuangan, dan BUMD, memegang peranan utama dalam mengawasi jalannya perusahaan daerah.
Di bawah koordinasi Sekretaris Daerah (Sekda), Dewan Pengawas ditugaskan secara langsung untuk mengawasi kinerja jajaran direksi.Namun, berlapisnya jalur pengawasan tersebut dinilai belum efektif mencegah kebocoran anggaran.
Direktur PDAM Bondowoso, beserta jajaran operasional di bawahnya mulai dari Satuan Pengawas Internal (SPI), Bagian Keuangan, Perencanaan, hingga Manajer unit kerja seperti AMDK Ijen Water turut menjadi sorotan terkait tanggung jawab manajerial masing-masing divisi.
”Cegah korupsi dan selamatkan uang rakyat. Seluruh lini dalam struktur pengawasan, dari jenjang penanggung jawab daerah hingga pengelola teknis di internal PDAM, harus transparan dan bertanggung jawab,” tegas AG, Senin (2/10/2026).
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat membongkar tuntas indikasi kasus korupsi ini demi mengembalikan integritas serta optimalisasi pelayanan air bersih bagi warga. (*)
Penulis: Kusnanto
Editor: Redaksi