Bandung, Obor Rakyat — Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial B.K., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Tahun Anggaran 2024.
Penahanan dilakukan setelah tim penyidik menemukan indikasi penyimpangan administratif dan teknis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp25,98 miliar.
Langkah penahanan diambil usai tersangka B.K. menjalani pemeriksaan intensif selama kurang lebih enam jam pada Jumat (13/11/2026).
Untuk kepentingan kelancaran proses penyidikan, B.K. dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I A Bandung selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.
Konstruksi Perkara dan Penyimpangan Kontrak
Perkara ini bermula dari pelaksanaan proyek infrastruktur di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan nilai kontrak awal sebesar Rp47.165.742.000,00 yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek tersebut dilaksanakan oleh PT Arkindo selaku penyedia jasa, yang kemudian mengalami perubahan melalui adendum sehingga nilai kontrak meningkat menjadi Rp52.484.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 231 hari kalender atau berakhir pada 20 Januari 2025.
Dalam proses pelaksanaannya, penyidik menemukan serangkaian perbuatan melawan hukum yang melibatkan pihak penyedia jasa maupun pejabat pembuat komitmen:
- Pemalsuan Dokumen Jaminan: Tersangka D.W.R., selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta, diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan fiktif atau palsu yang mencatut nama Bank BRI Tbk. dan Bank Mandiri.
- Kelalaian Verifikasi: Tersangka B.K. dalam kapasitasnya sebagai PPK diduga tidak menjalankan fungsi pengawasan serta kewajiban klarifikasi terhadap keabsahan dokumen jaminan tersebut sebelum proses penandatanganan kontrak dilakukan.
- Pencairan Tidak Sesuai Progres Fisik: Di lapangan, pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa mengalami deviasi negatif dengan bobot kuantitas terpasang hanya mencapai 75,34 persen. Kendati demikian, tersangka B.K. tetap menyetujui dan merealisasikan pencairan pembayaran hingga 100 persen dari total nilai kontrak.
Kerugian Negara dan Jerat Hukum
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, penyimpangan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp25.982.542.357,20. Sebelum menahan B.K., tim penyidik Kejati Jawa Barat juga telah memeriksa tersangka D.W.R. di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, mengingat yang bersangkutan tengah menjalani masa pidana dalam perkara hukum lainnya.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni dakwaan primair Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta dakwaan subsidiair Pasal 604 dengan ketentuan pasal yang sama. (*)
Penulis: A Sugiyanto
Editor: Redaksi