
Oleh: Haifa Mazaya Rizky
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Kasus seorang dokter di Bandung yang ditangkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) pada Oktober 2026 atas dugaan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia balita memicu gelombang kemarahan dan keprihatinan mendalam di tengah masyarakat. Peristiwa ini tidak hanya mencoreng marwah profesi medis yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan sumpah perlindungan nyawa, tetapi juga meruntuhkan asumsi umum bahwa kejahatan seksual terhadap anak hanya dilakukan oleh orang asing atau kelompok dengan latar belakang pendidikan rendah.
Seperti diketahui, kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan seorang dokter di Bandung, Jawa Barat, tengah menjadi perhatian publik. Dokter berinisial IS itu diduga memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih berusia 3,5 tahun hingga menderita sakit gonore.
Pelaku merupakan seorang pria yang berprofesi sebagai dokter di wilayah Bandung, Jawa Barat, sementara korbannya adalah anak kandungnya sendiri yang masih di bawah usia lima tahun (balita).
Kasus ini ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat setelah adanya laporan dari pihak keluarga/pelapor. Polisi mengamankan pelaku pada Oktober 2026 beserta sejumlah barang bukti hasil visum dan pemeriksaan medis untuk memperkuat proses penyidikan.
Atas perbuatannya yang dilakukan terhadap anak kandung sendiri, penyidik menjerat pelaku dengan pasal pemberatan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 17 Tahun 2016) serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal hingga 15 tahun ditambah pemberatan sepertiga dari ancaman pidana karena pelaku merupakan orang tua kandung.
Runtuhnya Benteng Perlindungan Keluarga
1. Status Sosial dan Pendidikan Bukan Jaminan Moralitas
Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa predator seksual terhadap anak dapat bersembunyi di balik gelar akademis, profesi terhormat, dan citra sosial yang tampak baik-baik saja di mata publik. Tingkat pendidikan yang tinggi maupun pemahaman medis yang dimiliki pelaku tidak serta-merta membentengi seseorang dari penyimpangan perilaku seksual. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh lagi mengukur keamanan seorang anak hanya dari status sosial atau reputasi orang dewasa di sekitarnya.
2. Ancaman Serius di Ruang Domestik
Ketika seorang ayah kandung—yang secara kodrati dan hukum memegang tanggung jawab utama sebagai pelindung—justru menjadi pelaku kekerasan seksual, ruang domestik berubah menjadi lokasi paling berbahaya bagi anak. Situasi seperti ini sangat sulit terdeteksi sejak dini karena korban yang masih balita belum memiliki kemampuan komunikasi verbal untuk mengadu, sementara anggota keluarga lain sering kali menaruh kepercayaan penuh tanpa rasa curiga sedikit pun.
3. Urgensi Pengawasan dan Sanksi Etik Profesi
Selain proses pidana yang harus berjalan transparan dan tanpa kompromi hingga vonis maksimal dijatuhkan, kasus ini juga menuntut ketegasan dari organisasi profesi medis dan kementerian terkait. Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) dan izin praktik secara permanen wajib diberlakukan agar pelaku tidak lagi memiliki akses ke ruang pelayanan publik maupun pasien. Di sisi lain, pemulihan psikologis dan medis jangka panjang bagi balita korban harus menjadi prioritas utama negara agar trauma mendalam tersebut tidak merampas masa depannya.(*)