Opini  

Terjerat Pinjol Ilegal, Apakah Korban Wajib Membayar

Bayangkan seorang mahasiswa yang kehabisan uang menjelang akhir bulan. Ia meminjam Rp1 jutalewat sebuah aplikasi pinjaman online. Seminggu kemudian, tagihannya membengkak berlipat-lipat. Penagih menelepon tanpa henti, bahkan mengirim pesan ancaman ke seluruh kontak di ponselnya. Pertanyaannya: di mana hukum saat semua ini terjadi?
Mengenai dilema hukum korban terjerat pinjaman online ilegal. (Ilustrasi)

Oleh: Jelita Putri Cahyani
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Bayangkan seorang mahasiswa yang kehabisan uang menjelang akhir bulan. Ia meminjam Rp1 juta
lewat sebuah aplikasi pinjaman online. Seminggu kemudian, tagihannya membengkak berlipat-lipat.
Penagih menelepon tanpa henti, bahkan mengirim pesan ancaman ke seluruh kontak di ponselnya.
Pertanyaannya: di mana hukum saat semua ini terjadi?

Cerita seperti ini bukan fiksi. Pinjaman online (pinjol) ilegal terus memakan korban dari berbagai
kalangan, termasuk mahasiswa dan keluarga berpenghasilan rendah. Kemudahan pencairan dana
dalam hitungan menit sering membuat orang lupa memeriksa siapa yang meminjamkan uang.

Pinjol Legal dan Ilegal

Perbedaan utamanya terletak pada izin. Pinjol legal terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), sedangkan pinjol ilegal beroperasi tanpa izin. Landasan pengawasannya ada pada UU No. 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) beserta peraturan
turunan OJK. Karena tidak berizin, pinjol ilegal tidak tunduk pada batasan bunga, tata cara penagihan,
maupun kewajiban perlindungan data. Itulah sebabnya praktiknya sering sewenang-wenang.

Pelanggaran yang Sering Terjadi

Pertama, bunga dan denda yang mencekik, jauh dari kewajaran. Kedua, penagihan dengan ancaman,
intimidasi, dan penyebaran data pribadi ke kontak peminjam. Ketiga, akses berlebihan ke data ponsel
seperti daftar kontak dan galeri foto.

Baca Juga :  Menata Desa, Membangun Manusia, Menyiapkan Masa Depan

Perbuatan-perbuatan ini bisa dijerat berbagai aturan. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan
Data Pribadi melarang pengumpulan dan penggunaan data pribadi secara melawan hukum. UU ITE
mengatur penyebaran informasi elektronik yang mengancam atau mencemarkan nama baik. Ancaman
dan pemerasan oleh penagih juga dapat dipidana menurut KUHP. Artinya, penagih pinjol ilegal bukan
sekadar “menagih utang”, tetapi berpotensi melakukan tindak pidana.

Posisi Korban

Korban tidak dalam posisi tanpa perlindungan. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menjamin hak konsumen atas informasi yang jelas dan perlakuan yang adil. Dari sisi
hukum perdata, Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan adanya sebab yang halal agar perjanjian sah. Perjanjian yang dibuat oleh pihak yang menjalankan kegiatan tanpa izin, dengan syarat yang
melanggar hukum, patut dipertanyakan keabsahannya. Memang, apakah korban tetap wajib membayar pokok pinjaman masih bisa diperdebatkan. Namun, tidak ada alasan hukum bagi korban
untuk menanggung bunga mencekik, denda berlebihan, apalagi teror.

Korban dapat mengadu ke OJK, ke Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI),
atau melapor ke kepolisian dengan membawa bukti seperti tangkapan layar pesan ancaman dan
riwayat panggilan.

Mengapa Orang Masih Terjerat?

Menurut saya, ada tiga penyebab. Pertama, literasi keuangan yang masih rendah, sehingga orang tidak
terbiasa membaca syarat pinjaman. Kedua, kebutuhan mendesak yang membuat orang memilih jalan
tercepat tanpa pikir panjang. Ketiga, promosi pinjol ilegal yang masif lewat pesan singkat dan media
sosial. Di sisi lain, penegakan hukum masih kewalahan. Aplikasi yang diblokir bisa muncul lagi
dengan nama baru, sementara pelakunya sering sulit dilacak.

Baca Juga :  Merusak Pohon Kopi Bukan Perjuangan, Itu Membunuh Masa Depan

Hukum sebenarnya sudah menyediakan perangkat untuk melindungi masyarakat. Tantangannya ada
pada pencegahan dan penegakan. Bagi masyarakat, langkah paling sederhana adalah memastikan
legalitas penyedia pinjaman di situs resmi OJK sebelum meminjam, dan jangan pernah memberi akses
kontak serta galeri ponsel kepada aplikasi yang tidak jelas. Bagi pemerintah, pemblokiran yang lebih
cepat dan edukasi keuangan yang merata menjadi kunci. Sebab, di tengah kebutuhan yang mendesak,
masyarakat tidak boleh dibiarkan menghadapi jerat pinjol ilegal sendirian. (*)


 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *