
Oleh: Nur Holifa Rahmawati (Mahasiswa Program Studi Hukum / Peserta Mata Kuliah AIK Bahasa Indonesia)
Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa lingkungan kampus seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar, berdiskusi, dan mengembangkan kemampuan diri. Namun, dalam kehidupan mahasiswa, masih terdapat perilaku yang dapat merugikan orang lain, seperti mengejek, menghina, mengucilkan, atau mempermalukan teman di depan umum. Perilaku tersebut sering dianggap sebagai candaan biasa, padahal dapat menimbulkan tekanan mental dan mengganggu kegiatan belajar mahasiswa. Menurut saya, perundungan di lingkungan kampus merupakan isu hukum yang penting dibahas karena berkaitan dengan hak setiap mahasiswa untuk memperoleh rasa aman dan perlakuan yang baik.
Isu perundungan sebenarnya memiliki cakupan yang luas karena dapat terjadi di sekolah, tempat kerja, media sosial, maupun lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, saya membatasi pembahasan pada perundungan verbal dan pengucilan sosial yang terjadi di antara mahasiswa dalam lingkungan kampus. Saya memilih fokus ini karena perilaku tersebut terkadang sulit dikenali sebagai bentuk perundungan dan sering kali tidak dilaporkan oleh korban. Pembahasan tidak akan mencakup seluruh bentuk kekerasan, tetapi lebih menekankan pada perlindungan hukum bagi mahasiswa yang mengalami perundungan serta tanggung jawab pihak kampus dalam menangani kasus tersebut.
Berdasarkan isu tersebut, pertanyaan fokus yang ingin saya bahas adalah bagaimana perlindungan hukum bagi mahasiswa yang mengalami perundungan verbal dan pengucilan sosial di lingkungan kampus? Menurut saya, perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya dilakukan melalui teguran atau penyelesaian secara kekeluargaan apabila perbuatan yang terjadi sudah menimbulkan kerugian serius. Kampus perlu memiliki aturan yang jelas mengenai pencegahan, pelaporan, pemeriksaan, dan penanganan perundungan dengan tetap memperhatikan hak semua pihak. Gagasan utama opini ini adalah bahwa perlindungan hukum yang jelas dan mekanisme pengaduan yang aman diperlukan agar mahasiswa dapat menjalani kegiatan akademik tanpa rasa takut terhadap perlakuan buruk dari orang lain.
Saya mengangkat gagasan tersebut karena korban perundungan mungkin merasa takut untuk melapor akibat khawatir dijauhi teman, dipermalukan, atau mengalami perundungan yang lebih parah. Selain itu, anggapan bahwa perundungan hanya merupakan masalah pribadi dapat menyebabkan kasus tidak ditangani secara serius. Untuk mendukung pendapat ini, diperlukan bukti berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan, serta peraturan yang berlaku mengenai penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Saya juga perlu mencari informasi dari sumber tepercaya mengenai mekanisme pengaduan di kampus, contoh penanganan kasus yang terdokumentasi, dan hasil penelitian tentang dampak perundungan terhadap mahasiswa. Bukti-bukti tersebut penting agar opini yang ditulis tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi, tetapi juga memiliki dasar hukum dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui opini ini, saya ingin menyampaikan bahwa kampus harus menjadi lingkungan yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat dan hak setiap mahasiswa. Menurut saya, upaya pencegahan perundungan perlu dilakukan melalui edukasi, penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses, perlindungan terhadap korban, dan penerapan aturan secara adil. Penanganan kasus juga harus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku agar tidak menimbulkan tuduhan yang tidak berdasar terhadap pihak tertentu. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap mahasiswa yang mengalami perundungan perlu menjadi perhatian bersama agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan mendukung proses belajar.
Perlindungan hukum bagi mahasiswa yang mengalami perundungan perlu didasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Menurut saya, setiap mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat. Hak tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1), yang mengatur hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang merugikan seseorang tidak seharusnya dianggap sebagai persoalan sepele, terlebih jika dilakukan secara berulang dan menimbulkan tekanan psikologis bagi korban.
Selain itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan akademik dan pribadi mahasiswa. Dalam hal ini, kampus perlu memiliki kebijakan yang jelas untuk mencegah dan menangani perundungan. Kebijakan tersebut dapat berupa kode etik mahasiswa, tata tertib kampus, serta prosedur pengaduan yang menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor. Menurut saya, keberadaan aturan saja tidak cukup apabila tidak disertai pelaksanaan yang konsisten. Kampus perlu memastikan bahwa setiap laporan diperiksa secara objektif, korban mendapatkan pendampingan yang sesuai, dan pihak yang dilaporkan memperoleh kesempatan untuk memberikan penjelasan.
Perlindungan terhadap korban juga perlu memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh perundungan verbal dan pengucilan sosial. Ejekan yang terus-menerus, penghinaan di depan teman-teman, serta tindakan sengaja mengucilkan seseorang dari kelompok dapat membuat mahasiswa kehilangan rasa percaya diri dan merasa tidak nyaman ketika mengikuti kegiatan perkuliahan. Dalam kondisi tertentu, korban dapat mengalami kesulitan berkonsentrasi, menarik diri dari pergaulan, bahkan enggan datang ke kampus. Oleh karena itu, penanganan perundungan tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga perlu mempertimbangkan pemulihan kondisi korban melalui layanan konseling, pendampingan, dan dukungan lingkungan akademik.
Menurut saya, salah satu langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum adalah menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan tidak menakutkan bagi mahasiswa. Korban perlu mengetahui kepada siapa mereka dapat melapor, bagaimana laporan akan ditangani, serta bentuk perlindungan apa yang dapat diperoleh. Kampus juga perlu mencegah tindakan balasan terhadap pelapor atau saksi yang menyampaikan informasi dengan iktikad baik. Kerahasiaan identitas perlu dijaga sesuai ketentuan yang berlaku, sementara pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan bukti dan keterangan yang relevan. Dengan mekanisme seperti ini, mahasiswa diharapkan lebih berani melaporkan perundungan tanpa merasa bahwa mereka harus menghadapi masalah tersebut sendirian.
Di samping tanggung jawab kampus, mahasiswa juga memiliki peran dalam membangun lingkungan yang bebas dari perundungan. Sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan tidak menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan ejekan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa yang menyaksikan perundungan sebaiknya tidak ikut menertawakan atau menyebarkan penghinaan tersebut. Mereka dapat memberikan dukungan kepada korban dan membantu mengarahkan korban menuju saluran pengaduan yang tepat. Menurut saya, keberanian untuk membela teman yang diperlakukan tidak adil merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap terciptanya lingkungan kampus yang sehat.
Berdasarkan uraian tersebut, saya berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi mahasiswa yang mengalami perundungan verbal dan pengucilan sosial harus diwujudkan melalui aturan yang jelas, penanganan laporan yang adil, serta dukungan nyata bagi korban. Kampus tidak boleh mengabaikan perundungan hanya karena tindakan tersebut dianggap sebagai candaan atau konflik pertemanan. Namun, penanganan setiap laporan juga harus dilakukan secara hati-hati dengan menghormati hak semua pihak dan menerapkan prosedur yang berlaku. Dengan adanya kerja sama antara pihak kampus, mahasiswa, dan unsur pendukung lainnya, perundungan dapat dicegah dan ditangani secara lebih efektif.
Sebagai penutup, saya berharap lingkungan kampus dapat menjadi tempat yang aman bagi seluruh mahasiswa untuk belajar, berpendapat, dan mengembangkan potensi diri tanpa takut dihina atau dikucilkan. Perlindungan hukum bukan hanya diperlukan untuk memberikan konsekuensi terhadap pelaku, melainkan juga untuk memastikan bahwa hak dan martabat korban tetap dihormati. Menurut saya, keberhasilan sebuah perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh prestasi akademik, tetapi juga oleh kemampuannya menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan menghargai setiap individu. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan perundungan harus menjadi tanggung jawab bersama demi terwujudnya pendidikan tinggi yang manusiawi dan berkeadilan.
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan diri, kehormatan, martabat, dan rasa aman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, untuk membahas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024, tentang Pencegahan dan PenangananKekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pastikan kembali status keberlakuan dan ketentuan yang relevan saat menyusun daftarpustaka. (*)