Situbondo, Obor Rakyat — Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada Agustus 2026, dinamika internal organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini kian menghangat. Kontestasi tidak lagi sekadar soal figur tunggal, melainkan mulai terbaca dalam pola “paket kepemimpinan” antara calon Ketua Umum dan Rais Aam.
Pengamat internal NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur), menilai bahwa konfigurasi kekuatan saat ini menunjukkan terbentuknya beberapa poros utama yang tengah bersaing membangun koalisi.
Di kubu petahana, Yahya Cholil Staquf disebut masih mencari figur Rais Aam yang mampu memperkuat legitimasi sekaligus memperluas basis dukungan. Sementara itu, Miftachul Akhyar bersama Saifullah Yusuf berada dalam posisi strategis dengan basis suara signifikan, sembari menjajaki kandidat Ketua Umum yang akan diusung.
Di sisi lain, nama Nazaruddin Umar mencuat sebagai figur yang disebut mendapat dukungan dari lingkar kekuasaan. Namun hingga kini, ia masih mencari pasangan yang tepat untuk posisi Rais Aam.
Poros lain yang tak kalah kuat datang dari jaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan IKA PMII. Kelompok ini dihuni sejumlah nama seperti KH Abdussalam Shohib, KH Yusuf Chudhori, KH Imam Jazuli, hingga KH Abdul Ghoffar Rozin. Meski masih terjadi dinamika internal, mereka relatif solid dalam mendorong Said Aqil Siradj sebagai calon Rais Aam.
Selain itu, basis kultural Jawa Timur juga melahirkan dua poros alternatif. Pertama, kelompok yang mendorong KH Abdul Hakim Mahfuz, dan kedua, kubu Marzuki Mustamar yang disebut telah lebih dulu mengunci dukungan kepada Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.
Peta Suara dan Potensi Koalisi
Jika ditarik ke dalam peta kekuatan suara, jaringan PKB–IKA PMII diperkirakan menguasai sekitar 250 suara nasional. Sementara jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama berada di kisaran 130 suara.
Adapun basis petahana Ketua Umum dan Rais Aam masing-masing diperkirakan mengantongi sekitar 100 suara. Di luar itu, terdapat sekitar 70–80 suara yang masih cair dan berpotensi menjadi penentu.
Dalam kalkulasi politik organisasi, peluang terbesar terbuka jika terjadi koalisi antara jaringan PKB–PMII dan Kementerian Agama. Kombinasi ini berpotensi mengamankan hingga 400 suara—angka yang secara praktis bisa mengunci kemenangan.
Namun skenario tersebut menghadapi tantangan serius. PKB–PMII memiliki ambisi mengusung kader sendiri sebagai Ketua Umum, sementara Nazaruddin Umar juga memiliki kepentingan yang sama. Titik kompromi menjadi kunci.
Jika terjadi kesepakatan, misalnya dengan menempatkan Nazaruddin Umar sebagai Ketua Umum dan Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam, serta didukung oleh Muhaimin Iskandar dan Nusron Wahid, maka peta kontestasi bisa berubah drastis—bahkan berpotensi “selesai sebelum dimulai”.
Poros Tandingan dan Dinamika Cair
Meski demikian, Muktamar NU dikenal dinamis dan sulit diprediksi. Poros petahana tetap memiliki peluang besar membangun koalisi tandingan. Nama-nama seperti KH Asep Saifuddin Chalim hingga Ma’ruf Amin disebut berpotensi menjadi pasangan Rais Aam yang kuat.
Kemungkinan lain juga terbuka dari kombinasi alternatif, seperti poros yang melibatkan KH Zulfa Mustofa dengan Miftachul Akhyar, atau pasangan dari Jawa Timur seperti Marzuki Mustamar dengan Ma’ruf Amin.
Situasi ini menunjukkan bahwa belum ada konfigurasi yang benar-benar dominan. Semua poros masih dalam tahap penjajakan, negosiasi, dan konsolidasi.
Isu Kemandirian Jadi Sorotan
Di tengah ketatnya persaingan, isu kemandirian NU kembali mengemuka. Gus Lilur mengingatkan bahwa intervensi kekuasaan dalam Muktamar berpotensi merusak marwah organisasi.
“NU harus tetap menjadi kekuatan moral yang berdiri di atas semua kepentingan politik praktis,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).
Sebagai organisasi yang memiliki akar sejarah panjang dalam perjalanan bangsa, NU dinilai memiliki tanggung jawab menjaga jarak dari kekuasaan agar tetap menjadi penyeimbang dan penjaga nilai.
Menentukan Arah NU ke Depan
Muktamar ke-35 bukan sekadar ajang pergantian kepemimpinan, melainkan momentum strategis untuk menentukan arah NU ke depan. Pertarungan antar jaringan, kepentingan politik, dan nilai-nilai organisasi akan bertemu dalam satu forum.
Dengan peta yang masih cair, satu hal yang pasti: keputusan dalam Muktamar ini akan sangat menentukan posisi NU—apakah tetap menjadi organisasi independen atau justru semakin terhubung dengan kekuatan politik praktis.
Di tengah berbagai kemungkinan, publik NU kini menunggu: akankah kompromi besar terjadi, atau justru lahir poros kejutan yang mengubah seluruh peta kekuatan?. (*)
Penulis: Eko Apriyanto
Editor: Redaksi