Ruteng, Obor Rakyat – Rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di wilayah Manggarai Raya menuai kritik tajam dari Ketua Lembaga Pengawas Penyelenggara Demokrasi dan Masyarakat (LPPDM) Nusa Tenggara Timur (NTT), Marsel Ahang.
Ia mendesak Panglima TNI dan jajaran terkait untuk mengkaji ulang bahkan membatalkan rencana tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi keamanan daerah.
Menurut Marsel Ahang, Manggarai Raya selama ini dikenal sebagai wilayah yang aman dan kondusif sehingga tidak membutuhkan penambahan kekuatan militer dalam skala besar.
“Untuk apa memperbanyak penempatan anggota TNI jika daerah ini aman? Manggarai Raya bukan zona darurat militer,” tegas Marsel dalam keterangannya, Jumat, (12/6/2026).
Marsel menilai alasan keamanan tidak boleh dijadikan dasar utama untuk memperluas kehadiran militer tanpa kajian yang komprehensif dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Ia juga mengajak Keuskupan Ruteng dan Keuskupan Labuan Bajo untuk turut menyuarakan pandangan kritis terhadap rencana pembangunan batalion maupun pembentukan Kodam di Flores.
Selain itu, Marsel mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh narasi peluang rekrutmen anggota TNI bagi putra-putri daerah jika hal tersebut dijadikan alasan utama mendukung pembangunan satuan militer baru.
Dalam pernyataannya, ia juga menyinggung pengalaman masa lalu ketika mengkritik proses penerimaan calon prajurit TNI yang menurutnya kurang transparan.
Pengalaman tersebut, kata dia, memperkuat komitmennya untuk terus mendorong akuntabilitas dan transparansi institusi negara.
Pernyataan LPPDM NTT ini memunculkan kembali perdebatan publik mengenai urgensi pembangunan fasilitas dan kekuatan militer di wilayah Flores yang selama ini relatif stabil dari sisi keamanan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak TNI terkait desakan pembatalan rencana pembentukan Kodam maupun pembangunan batalion di wilayah Manggarai Raya.
Pertanyaan publik yang kini mengemuka adalah apakah pembentukan Kodam di Manggarai merupakan kebutuhan strategis nasional yang telah melalui kajian mendalam, atau justru memerlukan dialog publik yang lebih luas agar selaras dengan aspirasi masyarakat setempat. (*)
Penulis: Rudolf
Editor: Redaksi