Jember, Obor Rakyat – Program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa/Kelurahan) terus dikukuhkan sebagai salah satu instrumen kebijakan prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.
Langkah strategis ini diambil guna memangkas jarak birokrasi dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif serta inklusif di tingkat akar rumput.
Hal tersebut ditegaskan oleh Lurah Karangrejo, Nahcnuzi Luqman, dalam sesi wawancara bersama media pada Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, Program Bunga Desa mengusung paradigma baru yang menolak formalitas seremonial, melainkan berorientasi pada hasil nyata (outcome-oriented) bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya pada domain kesehatan, jaminan sosial, dan tata ruang lingkungan kelurahan.
”Program ini memproyeksikan sebuah wadah integratif yang tidak hanya memperkuat fungsi pelayanan bupati kepada konstituennya, tetapi juga merekatkan sinergi struktural antara pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, hingga elemen kemasyarakatan,” tutur Luqman.
Simpul Penguatan Universal Health Coverage (UHC)
Pada sektor kesehatan, Program Bunga Desa mengintegrasikan implementasi program Universal Health Coverage (UHC) yang menjadi pilar keunggulan visi Bupati Jember. Kehadiran program ini di tingkat kelurahan mempermudah penetrasi informasi dan memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap jaminan kesehatan yang dijamin oleh negara.
Keberhasilan program ini dinilai sangat bergantung pada keterlibatan aktif jejaring sosial lokal (social capital).
Aliansi strategis dengan kelompok masyarakat seperti Serikandi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta perangkat kelurahan menjadi motor penggerak keberlanjutan program yang berbasis pada kebutuhan riil warga (community-based needs).
Transformasi Sumbersari dan Mekanisme Bottom-Up Feedback
Secara taktis, Program Bunga Desa dijadwalkan mengintervensi tujuh kelurahan di wilayah Kecamatan Sumbersari. Rangkaian implementasi kebijakan ini telah diinisiasi pada 18 Juni dan diproyeksikan berlanjut pada agenda simultan berikutnya pada 20 Juni 2026.
Selain berperan sebagai pos pelayanan langsung (direct service delivery), agenda ini juga difungsikan sebagai saluran penyerapan aspirasi berbasis bottom-up. Setiap problematika komunal yang dihimpun dari dialog warga akan dieksplorasi secara empiris, lalu ditransmisikan ke tingkat pemerintah daerah sebagai pangkalan data (database) untuk bahan evaluasi kebijakan strategis.
Melalui manifestasi Program Bunga Desa, Pemkab Jember optimistis mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, sekaligus mempercepat resolusi konflik maupun kendala administratif yang dihadapi warga di tingkat lokal.
”Kami memproyeksikan program ini mampu menjadi jembatan birokrasi yang efektif, sehingga artikulasi kepentingan masyarakat dapat segera teridentifikasi dan direspons melalui kebijakan intervensi yang tepat sasaran,” pungkas Luqman. (*)
Penulis: Maria Agustina
Editor: Redaksi