Bondowoso, Obor Rakyat – Fenomena resistensi gerakan sosial kemasyarakatan terhadap pola pendekatan kerja sama struktural pemerintah kembali mengemuka. Komunitas Solidaritas Aksi Tanggap Pujer (SIGAP), sebuah entitas sosial berbasis gerakan akar rumput (grassroots) di Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, secara resmi mendeklarasikan pembubaran organisasi per Senin (29/6/2026).
Langkah terminasi drastis ini diambil sebagai respons atas dinamika internal yang dinilai mencederai prinsip fundamental pendiriannya, yakni independensi mutlak melalui mobilisasi swadaya masyarakat.
Keputusan pembubaran entitas kolektif ini ditegaskan secara linier oleh H. Agus Suhartono selaku penasihat sekaligus penanggung jawab SIGAP Pujer melalui saluran komunikasi internal organisasi.
”Hari ini saya nyatakan SIGAP resmi dibubarkan karena sudah tidak sejalan,” ungkap H. Agus, menegaskan hilangnya kompromi atas asas gerakan.
Friksi Ideologis: Benturan Swadaya vs Swakelola
Dalam konfirmasi resminya kepada awak media, Bendahara SIGAP, Priyo Murtiono, menguraikan bahwa determinan utama pembubaran ini berakar pada pergeseran orientasi ideologis organisasi, yang kemudian memicu mosi tidak percaya dari para donatur serta elemen relawan. Eskalasi internal tersebut dipicu oleh publikasi dokumentasi audio-visual di platform digital pada Minggu (28/6/2026).
Dokumentasi tersebut memuat momentum serah terima stimulan pembangunan berupa 50 drum aspal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso kepada Desa Mangli, Kecamatan Pujer. Dalam rekaman tersebut, Ketua Umum SIGAP secara terbuka menyampaikan konsesi apresiasi terhadap jajaran birokrasi, mulai dari Ketua DPRD, Bupati Bondowoso, hingga Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK).
Langkah unilateral tersebut dinilai mengonversi postur gerakan yang semula bersifat kemitraan sipil mandiri (bottom-up) menjadi bagian dari perpanjangan tangan skema swakelola pemerintah (top-down).
”Visi dan misi fundamental kami adalah gerakan swadaya, bukan kepanjangan tangan dari swakelola pemerintah. Perubahan haluan ini sangat mengecewakan para donatur dan relawan yang selama ini menjadi tulang punggung finansial gerakan,” urai Priyo Murtiono.
Retrospeksi Gerakan Organik Tanpa Intervensi Fiskal
Secara historis, koalisi organik SIGAP Pujer mengkristal pada akhir Maret 2026 (Ramadhan/Syawal 1447 H) sebagai bentuk respons kolektif atas defisit infrastruktur yang memicu kecelakaan lalu lintas di koridor jalan kabupaten wilayah Pujer.
Meski memiliki usia rentang operasional yang relatif singkat, manifestasi aksi taktis yang berhasil dieksekusi secara mandiri oleh SIGAP tergolong masif, meliputi:
- Restorasi Infrastruktur Jalan: Pemeliharaan berkala penambalan jalan berlubang secara mandiri menggunakan material cold mix dan aspal cair di Kecamatan Pujer, Tlogosari, dan sekitarnya.
- Rehabilitasi Sosial: Intervensi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi segmentasi masyarakat prasejahtera.
- Restorasi Fasilitas Peribadatan: Pemulihan fisik fungsional sejumlah mushola yang mengalami kerusakan struktural.
Seluruh kapitalisasi pendanaan program tersebut secara ketat bersumber dari donatur privat dan solidaritas komunal, tanpa menyentuh instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Guna memitigasi risiko hukum dan mencegah eksploitasi ataupun klaim atributif organisasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pasca-nonaktifnya entitas ini, manajemen puncak SIGAP memilih melakukan langkah diseminasi publikasi pembubaran secara masif melalui media massa.
Klarifikasi BSBK: Rekonstruksi Narasi Kolaborasi Pembangunan
Merespons pembubaran yang dilatari oleh resistensi terhadap fasilitasi pemerintah tersebut, Kepala Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso, Ansori, memberikan klarifikasi sosiologis-teknis secara terpisah pada Selasa (30/6/2026).
Otoritas meletakkan perspektif bahwa penyaluran material aspal tersebut murni merupakan manifestasi kolaborasi pembangunan antara pemerintah daerah dengan komponen masyarakat sipil.
Ansori mengonfirmasi bahwa material 50 drum aspal tersebut merupakan bagian dari instrumen hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang dialokasikan untuk mendongkrak indeks kualitas tata ruang dan infrastruktur di Bondowoso. Penyaluran ini pun didasarkan atas permohonan resmi (by proposal) dari entitas lokal.
”Tidak hanya masyarakat wilayah Pujer yang mengajukan permohonan bantuan aspal untuk perbaikan jalan, ada sejumlah desa juga mengajukan permohonan yang sama. Ini tujuannya untuk Bondowoso ke depan lebih baik,” jabar Ansori.
Lebih lanjut, tata kelola logistik hibah dari Pemprov Jatim tersebut secara total berjumlah 300 drum aspal. Konstruksi alokasinya dibagi secara proporsional; sebagian besar diintegrasikan guna memelihara rute logistik alternatif pasca-pengerjaan proyek infrastruktur Jembatan Sentong, sedangkan sisa kuota dialokasikan untuk mendukung akselerasi perbaikan jalan berbasis partisipasi swadaya masyarakat (community-based development).
Penulis: Syayudi
Editor: Redaksi