Kupang, Obor Rakyat — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Junaidin, mendorong Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pertanian untuk melancarkan reorientasi program kerja agar lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan riil masyarakat agraris.
Pernyataan strategis tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung bersama Dinas Pertanian Provinsi NTT pada Senin (20/7/2026).
Junaidin menekankan pentingnya efektivitas akuntabilitas publik dan relevansi program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
”Prinsip utamanya adalah memastikan intervensi program yang dialokasikan oleh Dinas Pertanian benar-benar memberikan dampak substansial serta manfaat yang terukur bagi mata pencaharian masyarakat,” tegas Junaidin.
Porang sebagai Komoditas Unggulan Baru Ekonomi NTT
Salah satu fokus utama yang disoroti adalah komoditas unggulan Porang (Amorphophallus muelleri) dalam bingkai agenda jangka panjang Program NTT Porangnisasi 2026–2030.
Junaidin menilai tanaman umbi-umbian ini memiliki nilai ekonomi bernilai tinggi (high-value commodity) yang berpotensi menjadi pilar diversifikasi ekonomi baru di kawasan kepulauan tersebut.
Keberhasilan agribisnis porang di Kabupaten Manggarai dan tren positif di Kabupaten Kupang dinilai sebagai proof of concept bahwa struktur agroklimatologi serta karakteristik lahan di NTT sangat kompatibel untuk budidaya porang.
Berdasarkan pemaparan teknis Dinas Pertanian NTT, terdapat 10 kabupaten target yang diproyeksikan sebagai sentra agribisnis porang dalam peta jalan 2026–2030:
- Pulau Flores & Wilayah Barat: Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka
- Pulau Timor: Timor Tengah Selatan (TTS)
- Pulau Sumba: Sumba Barat, Sumba Tengah
Selain potensi vegetatif lahan, integrasi ekosistem industri hulu-hilir menjadi poin vital. Keberadaan fasilitas pemrosesan dan hilirisasi di Kabupaten Manggarai dinilai mampu memberikan kepastian penyerapan pasar (offtaker), sekaligus mereduksi biaya logistik distribusi keluar daerah.
Solusi atas Hambatan Aksesibilitas Bibit dan Angkatan Kerja Muda
Meskipun potensi nilai tambah ekonomi porang sangat besar sebagai alternatif atas ketergantungan monokultur padi dan jagung, budidaya ini dihadapkan pada tantangan modal awal.
Junaidin menggarisbawahi tingginya harga bibit porang, khususnya berupa biji katak (bulbil) yang menembus angka sekitar Rp100.000 per kilogram.
Kondisi tersebut menciptakan hambatan masuk (barrier to entry) bagi para petani pemula, khususnya generasi muda yang memiliki aset lahan produktif tetapi terkendala permodalan.
Rekomendasi Kebijakan Strategis DPRD NTT:
- Fasilitasi Subsider & Bantuan Bibit: Pemerintah daerah didesak hadir memberikan skema bantuan atau fasilitasi penyediaan bibit tersertifikasi guna menstimulasi partisipasi petani muda.
- Optimalisasi Aset Lahan Daerah: Mengubah status lahan tidur milik Pemerintah Provinsi NTT menjadi kawasan demplot budidaya porang produktif guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Penciptaan Lapangan Kerja Perdesaan: Menjadikan sektor ini sebagai pendorong penyerapan tenaga kerja lokal secara berkelanjutan.
Melalui RDP ini, DPRD NTT berharap Dinas Pertanian tidak sekadar menjalankan program secara prosedural, melainkan menjadikannya instrumen transformatif dalam memperkuat ketahanan ekonomi perdesaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif. (*)
Penulis: Susilo Hermanus
Editor: Redaksi