Pamekasan, Obor Rakyat – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, pada Selasa (4/8/2026).
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan penghubung Desa Tlagah–Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan, yang didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025.
Proses penggeledahan berlangsung sekitar empat jam, mulai pukul 10.00 WIB hingga 14.30 WIB. Selama kegiatan berlangsung, akses ke sejumlah ruangan di Kantor Dinas PUPR ditutup untuk mendukung proses penyitaan barang bukti oleh tim penyidik.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pamekasan, Ali Munip, mengatakan bahwa perkara tersebut telah resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah sebelumnya dilakukan serangkaian penyelidikan.
“Kasus ini sudah masuk ke penyidikan. Sejumlah dokumen kita bawa dan satu unit komputer,” ujar Ali Munip kepada awak media.
Menurut Ali, sebelum penggeledahan dilakukan, penyidik telah meminta keterangan dari dua orang yang berasal dari internal Dinas PUPR Pamekasan.
Keterangan mereka menjadi bagian dari pendalaman terhadap dugaan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Meski demikian, Kejari Pamekasan masih terus mengumpulkan alat bukti untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tersebut.
“Kita dalami dulu, nanti kita tentukan siapa yang harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Berawal dari Laporan Masyarakat
Ali Munip mengungkapkan, penyelidikan bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya pelanggaran dalam pekerjaan fisik proyek pembangunan jalan penghubung Desa Tlagah dan Desa Bulangan Barat.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, proyek tersebut dikerjakan selama sekitar lima bulan, yakni sejak Agustus hingga Desember 2025.
Namun, pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak karena pihak kontraktor diduga tidak mampu menuntaskan proyek hingga akhirnya kontrak diputus pada akhir Desember 2025.
“Kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Hingga pada akhir bulan Desember terjadi putus kontrak,” jelas Ali.
Nilai Anggaran Rp3,7 Miliar, Kontrak Pelaksana Rp2,9 Miliar
Proyek pembangunan jalan tersebut bersumber dari anggaran DBHCHT Tahun 2025 dengan pagu sebesar Rp3,7 miliar.
Sementara itu, nilai kontrak yang dijalankan oleh pihak pelaksana tercatat sebesar Rp2,9 miliar.
Hingga kini, Kejari Pamekasan masih melakukan pendalaman terhadap dokumen, barang bukti, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut.
Penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara ini.
Kejaksaan memastikan proses penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh guna mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara serta pihak yang harus mempertanggungjawabkan dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan tersebut. (*)
Penulis: Ainul Mukorobin
Editor: Redaksi