Simalungun, Obor Rakyat – PTPN IV Regional 2 Kebun Bah Jambi kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan tenaga keamanan (security) yang diduga dilakukan oleh oknum dari pihak ketiga, yakni PT Jaya Wira Manggala (JWM).
PT JWM sendiri merupakan vendor penyedia tenaga keamanan untuk PTPN IV Kebun Bah Jambi yang berlokasi di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan, seorang oknum berinisial MWP, yang diketahui sebagai admin PT JWM dan berkantor di komplek Emplasmen Kebun Bah Jambi, diduga meminta uang kepada calon tenaga keamanan yang ingin bekerja di PTPN IV atau yang ingin mengikuti pelatihan Gada Pratama.
Besaran dugaan pungli disebut mencapai Rp5 juta hingga Rp10 juta per orang. Praktik ini dinilai sangat merugikan masyarakat yang ingin bekerja secara profesional dan mengedepankan kompetensi.
Saat dikonfirmasi terkait dugaan pungli ini, Reza Haris Siregar, selaku Manager Tanaman PTPN IV Kebun Bah Jambi, enggan memberikan tanggapan terbuka. Namun, Asisten Perkebunan (APK) Vincent Nadeak, saat ditemui pada Senin (8/9/2025), menjelaskan bahwa proses rekrutmen tenaga keamanan adalah tanggung jawab pihak ketiga, bukan pihak PTPN IV.
“Kalau masalah perekrutan tenaga security, itu bukan urusan kami. Itu ranah vendor, dalam hal ini PT JWM. Kami hanya menyampaikan kebutuhan tenaga keamanan, mereka yang menyediakan,” ungkap Vincent.
Saat ditanya mengenai dugaan pungli kepada calon security, Vincent menegaskan, pihaknya tidak pernah menerima atau meminta uang suap dalam bentuk apapun. Ia bahkan menyatakan bahwa pihak yang terbukti memberi atau menerima suap harus diberhentikan.
“Kami tidak ada meminta uang. Jika benar ada, siapapun oknumnya—baik yang menerima maupun memberi—harus dikeluarkan,” tegasnya.
Nama MWP Disebut, Manajemen Akan Surati Kantor Pusat PT JWM
Vincent Nadeak mengonfirmasi bahwa MWP adalah tenaga admin dari PT JWM dan memang berkantor di lokasi Kebun Bah Jambi. Ia juga mengaku telah mendengar desas-desus praktik pungli tersebut.
“Kami sudah pernah memanggil MWP yang biasa dipanggil BW. Selanjutnya, kami akan menyurati pimpinan PT JWM di Jakarta karena kami juga tidak ingin nama baik kami ikut tercoreng,” jelas Vincent.
Desakan Publik: PTPN IV Harus Evaluasi Vendor Keamanan
Munculnya dugaan pungli ini memicu reaksi publik yang menuntut PTPN IV segera mengevaluasi kerja sama dengan vendor PT JWM, karena praktik suap menyuap dinilai merusak integritas perusahaan BUMN dan menutup peluang bagi tenaga kerja yang layak namun tidak mampu “membayar jalan”.
Praktik pungli juga bisa berdampak pada penurunan kualitas keamanan, karena tenaga kerja yang diterima belum tentu lolos berdasarkan kemampuan, melainkan karena mampu membayar suap.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT JWM termasuk MWP yang diduga terlibat, belum memberikan klarifikasi resmi. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan. (*)
Penulis : S Hadi Purba
Editor : Redaksi