DPN Tani Merdeka Nilai Kritik Program Makan Bergizi Gratis Tak Berdasar, Anggaran Pendidikan 2026 Justru Naik

Ngada, Obor Rakyat – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia menegaskan bahwa kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berdasar dan cenderung menyesatkan. Organisasi ini memastikan alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBN 2026 tetap aman dan bahkan mengalami peningkatan signifikan.
Wakil Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Wilfridus Yons Ebit.

Ngada, Obor Rakyat – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia menegaskan bahwa kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berdasar dan cenderung menyesatkan. Organisasi ini memastikan alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBN 2026 tetap aman dan bahkan mengalami peningkatan signifikan.

Wakil Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Wilfridus Yons Ebit, menyatakan bahwa total Anggaran Pendidikan 2026 mencapai Rp 769 triliun atau sesuai amanat konstitusi sebesar 20 persen dari APBN. Dari jumlah tersebut, Rp 223 triliun dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, alokasi tersebut sama sekali tidak mengganggu pos strategis pendidikan, seperti dana transfer ke daerah, anggaran kementerian teknis pendidikan, tunjangan guru, hingga dukungan infrastruktur pendidikan.

“Coba dibaca dengan utuh, tidak ada anggaran pendidikan dalam APBN 2026 yang dikurangi, justru anggaran pendidikan mengalami peningkatan signifikan,” ujar Wilfridus dalam keterangan tertulis, Selasa (3/3/2026).

Baca Juga :  KPK dan BPSDM Hukum Perkuat Budaya Integritas ASN Lewat Webinar Nasional

Ia memaparkan, pada 2024 total anggaran pendidikan melalui kementerian terkait sebesar Rp 91 triliun. Angka itu meningkat menjadi Rp 119,5 triliun pada 2026. Selain itu, anggaran tunjangan guru ASN daerah juga naik dari Rp 70 triliun menjadi Rp 74,7 triliun.

Kenaikan juga terjadi pada anggaran infrastruktur pendidikan, khususnya revitalisasi sekolah, yang bertambah dari Rp 21,24 triliun pada 2024 menjadi Rp 23,06 triliun pada 2026.

Wilfridus menilai kebijakan pendidikan Presiden Prabowo Subianto bersifat visioner dan memiliki cakupan luas. Hal ini tercermin dari penambahan kuota beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta pengembangan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat guna menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.

“Semua kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis perlu dipandang sebagai bagian dari upaya pemerataan keadilan sosial, khususnya dalam pemenuhan gizi peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Baca Juga :  Kabar Beredar! 2 Kades dan 1 Mantan Kades di Sidoarjo Terjaring OTT

“Pemenuhan gizi adalah fondasi penting bagi kualitas generasi masa depan,” pungkasnya. (*)

Penulis: Dede Dhima
Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *