Bondowoso, Obor Rakyat – Ketua DPC BaraNusa (Barisan Rakyat Nusantara) Bondowoso, Edi Junaedi atau yang akrab disapa Bang Juned, kembali menyoroti pola kerja sama antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bondowoso dengan sejumlah media.
Bang Juned menilai, distribusi informasi dan peliputan kegiatan pemerintah daerah terkesan hanya dinikmati oleh kelompok media tertentu yang dianggap dekat dengan dinas tersebut.
Kondisi itu, menurutnya, memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan pemerataan kerja sama media di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemka Bondowoso.
“Ketika kegiatan berlangsung, wartawan yang hadir di lokasi terlihat sedikit. Namun setelah kegiatan selesai, justru muncul banyak pemberitaan. Ini menjadi pertanyaan bagi kami,” ujar Bang Juned, Jumat (8/5/2026).
Ia menyebut, fenomena tersebut menimbulkan dugaan bahwa sebagian pemberitaan hanya bersifat formalitas kerja sama tanpa proses peliputan langsung di lapangan.
Bahkan, ia mempertanyakan apakah konten yang dipublikasikan hanya berupa salinan rilis kegiatan semata.
“Apakah media yang bekerja sama itu hanya titipan dan kontennya sebatas copy-paste kegiatan saja?” tegasnya.
Soroti Kinerja Kepala Diskominfo Bondowoso
Tak hanya menyoroti pola kerja sama media, Bang Juned juga mengkritisi kinerja Kepala Diskominfo Kabupaten Bondowoso, Dwi Wahyudi.
Menurutnya, pimpinan Diskominfo terkesan mengetahui kondisi tersebut namun tidak melakukan langkah pembenahan.
Ia menilai, minimnya pengalaman di bidang komunikasi publik dan informatika menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tata kelola informasi di Diskominfo Bondowoso.
Diketahui, sebelum menjabat sebagai Kepala Diskominfo melalui mekanisme open bidding, Dwi Wahyudi sebelumnya menjabat sebagai camat. Peralihan dari jabatan pemerintahan wilayah ke dinas teknis komunikasi dinilai menjadi tantangan tersendiri.
“Ia seolah tahu tapi mendiamkan, atau memang belum memiliki pengalaman yang cukup di dinas teknis ini. Latar belakang sebagai camat tentu berbeda dengan tuntutan mengelola informasi publik dan hubungan media,” ujar Bang Juned.
Minta Bupati Bondowoso Lakukan Evaluasi
Atas kondisi tersebut, Bang Juned berharap Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran Diskominfo yang dinilai belum maksimal.
Menurutnya, evaluasi penting dilakukan agar tata kelola komunikasi publik di lingkungan pemerintah daerah berjalan lebih profesional, transparan, dan tepat sasaran.
“Kami sebagai aktivis dan warga Bondowoso berharap Bupati bisa mengevaluasi kinerja bawahannya, khususnya Kepala Diskominfo. Kami percaya Bupati mampu memimpin seluruh perangkat OPD dengan lebih baik,” katanya.
Efisiensi Anggaran Tak Bisa Jadi Alasan
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah mengikuti arahan pemerintah pusat, Bang Juned menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan dan kinerja.
Menurutnya, masyarakat akan menilai kemampuan seorang kepala dinas dari cara mengelola sumber daya yang ada agar tetap efektif dan memberi manfaat nyata bagi publik.
“Masyarakat menilai kinerja berdasarkan kemampuan kepala dinas dalam mengelola sumber daya, bukan sekadar alasan kekurangan anggaran. Di tengah efisiensi justru dituntut bekerja lebih maksimal agar tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menyinggung persoalan lama yang disebut masih berpotensi terulang di Diskominfo Bondowoso, mulai dari kerja sama media hingga persoalan bandwidth.
“Diskominfo sepertinya akan terulang lagi, baik dalam kerja sama media maupun yang lebih parah lagi di bandwidth,” pungkasnya.
Kepala Diskominfo Beri Respons Singkat
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Bondowoso, Dwi Wahyudi, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler terkait kritik tersebut, memberikan respons singkat.
“Maaf, saya sedang mendampingi Bupati di Ijen,” ujarnya singkat. (*)
Penulis: Latif J