​Menuju Muktamar NU ke-35: NBI Tawarkan Formula Poros Ulama-Intelektual Muda untuk PBNU 2026-2031

​Situbondo, Obor Rakyat — Eskalasi diskursus mengenai arah kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) kian menghangat menjelang momentum akbar Muktamar NU ke-35.
NBI mengusulkan duet kiai dan intelektual muda untuk memimpin PBNU periode 2026-2031. Nama Said Aqil Siradj, Nazaruddin Umar, Nusron Wahid, dan Alissa Wahid masuk dalam usulan menjelang Muktamar NU 2026.

​Situbondo, Obor Rakyat — Eskalasi diskursus mengenai arah kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) kian menghangat menjelang momentum akbar Muktamar NU ke-35.

Menanggapi dinamika tersebut, Netra Bakti Indonesia (NBI) meluncurkan sebuah gagasan strategis terkait proyeksi kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031.

NBI menawarkan sebuah antitesis terhadap dikotomi kepemimpinan tradisional dengan mengusulkan integrasi kiai-kiai berpengaruh (senior ulema) dan kelompok intelektual muda sebagai poros utama gerakan organisasi.

​Ketua Umum NBI, Khalilur R Abdullah Sahlawiy, yang akrab disapa Gus Lilur, menegaskan bahwa ormas Islam terbesar di dunia ini memerlukan formulasi kepemimpinan yang adaptif dan distingtif.

NU hari ini dituntut mampu menjembatani otoritas keulamaan yang sakral dengan kompleksitas tantangan zaman di era global.

Baca Juga :  Gus Lilur Desak Presiden Prabowo Copot Dirjen Bea Cukai, Soroti Dugaan Aliran Suap dan Penindakan Rokok Ilegal

​“NU membutuhkan kombinasi mutakhir antara kedalaman teologis (depth of knowledge) para kiai dan energi pembaruan dari generasi intelektual muda. Kedua entitas ini tidak boleh dipertentangkan dalam oposisi biner. Sebaliknya, harus dipadukan secara dialektis agar NU tetap menjadi kompas moral umat sekaligus relevan menghadapi disrupsi global,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/6/2026).

Proyeksi Struktur Kepengurusan: Keseimbangan Epistemis dan Manajerial

​Dalam dokumen usulan struktur yang diformulasikan oleh NBI, terdapat pembagian peran yang mencerminkan keseimbangan antara otoritas keagamaan tradisional dan kapasitas intelektual modern.

​Pada jajaran Syuriyah (Dewan Ulama), NBI memproyeksikan figur-figur dengan reputasi akademik dan kepesantrenan yang kokoh:

  • Rais Aam: Prof. Dr. KHR. Said Aqil Siradj
  • Wakil Rais Aam: KH Afifuddin Muhajir dan KH Marzuki Mustamar
  • ​Katib Aam: KH Abdus Salam Shohib

​Sementara pada ranah eksekutif atau Tanfidziyah, NBI menawarkan komposisi yang dinilai memiliki kecakapan manajerial, jaringan global, serta sensitivitas sosial yang tinggi:

  • ​Ketua Umum PBNU: Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar
  • Wakil Ketua Umum: Nusron Wahid dan Alissa Wahid
  • Sekretaris Jenderal: KH Yusuf Chudlori
  • Bendahara Umum: KH Imam Jazuli

​Menurut analisis Gus Lilur, konfigurasi ini tidak didasarkan pada kalkulasi popularitas belaka (popularity contest). Format ini dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan kapasitas keilmuan, rekam jejak organisasi, serta ketajaman dalam membaca arah perubahan geopolitik dan sosiologis.

​Menghadapi Disrupsi dan Mengawal Transformasi

​Lebih lanjut, Gus Lilur menggarisbawahi bahwa lanskap tantangan yang dihadapi NU saat ini telah bergeser secara signifikan jika dibandingkan dengan satu dekade lalu.

NU tidak lagi sekadar berhadapan dengan isu-isu domestik kebangsaan, melainkan juga dituntut merespons penetrasi teknologi digital, pergeseran pola komunikasi generasi Z dan milenial, hingga reposisi geo-strategi dunia.

​“NU tidak boleh terjebak dalam romantisme menjaga tradisi semata (preservation of tradition). NU harus mengambil peran sebagai dirigen transformasi (driver of transformation). Oleh sebab itu, rekonstruksi kepemimpinan yang memadukan kearifan ulama dengan perspektif intelektual yang interfacing terhadap modernitas menjadi sebuah keniscayaan,” tambah Gus Lilur.

​Bagi NBI, Muktamar NU ke-35 bukan sekadar ritual sirkulasi kekuasaan atau kontestasi figuratif. Momentum ini adalah titik krusial (inflection point) untuk menentukan arah strategis organisasi dalam lima tahun ke depan.

​“Substansi dari muktamar ini bukan tentang siapa yang mendominasi, melainkan bagaimana NU tetap tegak berdiri sebagai civil society yang inklusif, yang mampu mengartikulasikan solusi atas problem-problem krusial bangsa,” pungkasnya.

​Hadirnya usulan dari NBI ini memperkaya khazanah pemikiran menjelang muktamar. Kendati keputusan akhir berada di tangan para pemilik suara (muktamirin) melalui mekanisme organisatoris, gagasan ini berhasil menggarisbawahi satu pesan penting: masa depan NU bergantung pada kemampuannya melakukan regenerasi intelektual tanpa mencabut akar otoritas keulamaan yang menjadi khitahnya. (*)


Penulis: Eko Apriyanto
Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *