Jakarta, Obor Rakyat – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Langkat, Syah Afandin alias Ondim, tidak sekadar membongkar faset tunggal tindak pidana suap. Investigasi mendalam pasca-operasi tersebut justru menyingkap tabir patologi birokrasi yang jauh lebih kronis, meliputi praktik korupsi sistemik, gratifikasi bernilai miliaran rupiah, hingga komodifikasi (jual-beli) jabatan di ceruk sektor publik.
Selain menetapkan Syah Afandin sebagai tersangka atas dugaan faksionalisme dan suap terkait alokasi proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, otoritas antirasuah juga mengidentifikasi adanya aliran dana gratifikasi akumulatif sebesar Rp3,5 miliar. Dana fantastis ini disinyalir bersumber dari transaksi ilegal dalam proses rotasi dan pengisian jabatan struktural.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, memaparkan bahwa determinasi gratifikasi tersebut berkorelasi linear dengan intervensi birokrasi pada proses mutasi di Dinas Pendidikan, pengangkatan otoritas kewilayahan (camat), penunjukan kepala sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), hingga pos pengadaan logistik berupa seragam sekolah.
”Gratifikasi ini bermanifestasi dalam tata kelola mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta pemangku jabatan camat di Kabupaten Langkat. Pola ini juga mencakup pengangkatan kepala sekolah pada jenjang SD dan SMP. Ketika institusi pendidikan diposisikan sebagai komoditas transaksional, yang dipertaruhkan bukan sekadar degradasi tata kelola pemerintahan (governance), melainkan degradasi masa depan generasi penerus. Aspek terakhir juga menyentuh sektor pengadaan seragam sekolah,” urai Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Konfirmasi resmi dari lembaga penegak hukum ini seketika menjustifikasi keresahan latent yang selama ini bergolak di internal Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Langkat mengenai anomali dan maladministrasi dalam meritokrasi jabatan, khususnya pada pos krusial seperti Dinas Pendidikan.
Skema Fee Proyek dan Klientelisme Politik
Dalam dimensi pidana suap proyek, KPK mengurai konstruksi perkara yang telah diinisiasi secara terstruktur sejak tahun 2025. Yaqob (YQB), yang diidentifikasi sebagai aktor kunci sekaligus tim sukses Syah Afandin dalam kontestasi Pilkada 2024, mendapatkan previlese berupa 80 paket proyek melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL) di Dinas Pendidikan dengan valuasi total Rp9,5 miliar.
Tak hanya itu, jejaring klientelisme ini juga merambah ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) melalui penyerahan lima paket proyek senilai Rp748 juta.
Namun, alokasi proyek tersebut menuntut kompensasi ekonomi yang rigid. Syah Afandin diduga menerapkan skema retribusi ilegal berupa obligasi fee sebesar 10 persen untuk setiap proyek di lingkup Dinas Pendidikan, dan 17 persen untuk proyek di Dinas Perkim.
Melalui formulasi persentase tersebut, KPK mengkalkulasi akumulasi keuntungan ilegal yang mengalir ke kantong kepala daerah mencapai Rp990 juta dari sektor pendidikan dan Rp126,8 juta dari sektor permukiman.
Hingga rilis ini diturunkan, KPK masih melakukan pendalaman strategis guna mengungkap identitas Kepala Dinas Pendidikan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak sebagai fasilitator eksekusi puluhan paket proyek transaksional tersebut kepada pihak swasta.
Penyitaan Aset Likuid dan Logam Mulia
Dalam operasi senyap tersebut, tim penindak KPK mengamankan tujuh induvidu yang diduga kuat terlibat dalam pusaran korupsi ini. Mereka adalah Bupati Langkat Syah Afandin, Yaqob (pihak swasta), Ilham Bangun (Plt Kepala Dinas Pendidikan), Syahrial Harahap, Akbar (ajudan bupati), Zulkifli (pengemudi), serta Sugiarto (pihak swasta).
Dari serangkaian penggeledahan dan penangkapan, penyidik berhasil mengamankan instrumen barang bukti berupa aset dengan likuiditas tinggi, antara lain:
- Uang tunai denominasi rupiah sebesar Rp100 juta yang disita dari kendaraan milik Syahrial Harahap.
- Valuta asing (mata uang asing) dengan nilai konversi setara Rp1,22 miliar.
- 55 keping logam mulia dengan berat total esensial mencapai 55 kilogram yang dijumpai di dalam kendaraan operasional bupati.
- Dua rekening perbankan terafiliasi atas nama Syah Afandin dengan agregat saldo sebesar Rp2,27 miliar.
- Koleksi dokumen manifes yang memiliki nilai pembuktian kuat terhadap konstruksi perkara.
Atas dasar bukti permulaan yang cukup, KPK secara resmi menaikkan status hukum Syah Afandin sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi, sementara Yaqob ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.
Syah Afandin dijerat dengan klausul Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Guna kepentingan kepastian hukum dan penyidikan lanjutan, kedua tersangka menjalani masa penahanan preventif selama 20 hari pertama, terhitung sejak 3 hingga 22 Juli 2026, yang masing-masing ditempatkan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK dan Rutan Polda Sumatera Utara.
Dekadensi Komitmen dan Anomali Etika Publik
Aspek paling kontradiktif dalam pusaran kasus ini adalah runtuhnya repolitisasi citra antikorupsi yang selama ini dibangun oleh sang kepala daerah. Secara historis, Pemerintah Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Syah Afandin sempat mengadopsi narasi reformis. Pada tahun 2022, ia menerima apresiasi formal dari KPK atas keberhasilan optimalisasi dan penyelamatan aset bergerak dalam Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi regional Sumatera Utara.
Rekam jejak digital dan birokratis juga mencatat partisipasi aktif Syah Afandin dalam mengadopsi instrumen preventif bentukan KPK, seperti peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) pada 2023 dan forum evaluasi Survei Penilaian Integritas (SPI) pada 2025. Di hadapan publik dan otoritas pusat, ia berulang kali memproklamirkan tesis mengenai penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance).
Namun, realitas empiris yang diungkap oleh penyidik KPK kini menunjukkan anomali yang mendalam. Retorika integritas tersebut runtuh seketika di hadapan bukti-bukti material tindak pidana korupsi, menegaskan adanya diskoneksi radikal antara komitmen formalitas di atas kertas dengan implementasi kekuasaan di lapangan. (*)
Penulis: Wahyu Widodo
Editor: Redaksi