Ruteng, Obor Rakyat – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Junaidin, menegaskan bahwa idealisme dan pragmatisme dalam dunia politik tidak boleh saling menegasikan. Sebaliknya, kedua instrumen tersebut harus berjalan beriringan dengan satu tujuan mutlak, yaitu keberpihakan penuh kepada kepentingan masyarakat.
Pernyataan tegas tersebut disampaikannya saat hadir sebagai narasumber dalam program podcast Bengkel Gagasan di Ruteng, Senin (6/7/2026).
Ruang diskusi publik yang diinisiasi oleh Heri Baben ini menyoroti potret kritis kedewasaan berpolitik hingga isu sosial yang sedang menggerogoti ekonomi warga di wilayah Manggarai Raya.
Kompas Perjuangan dan Otokritik Fungsi Legislatif
Dalam pemaparannya, Junaidin membedah dikotomi antara idealisme dan pragmatisme yang sering kali bias dalam realitas politik praktis. Menurutnya, idealisme bukanlah pemikiran utopis yang kaku, melainkan sebuah kompas penunjuk arah perjuangan moral.
Sementara itu, pragmatisme merupakan strategi taktis untuk membumikan gagasan tersebut menjadi kenyataan di lapangan.
”Idealisme adalah kompas dalam perjuangan, sementara pragmatisme adalah perjuangan untuk mencapai kenyataan dan fakta. Keduanya harus berjalan bersama. Namun, poin paling krusial dari instrumen tersebut adalah bagaimana keberpihakan nyata kita terhadap masyarakat,” ujar Junaidin.
Gaya politik bernada pengabdian ini dibuktikannya melalui kritik otokritik terhadap fungsi legislatif. Ia menyatakan secara lugas tidak ingin menjadi “pemanas kursi” yang sekadar menikmati fasilitas negara tanpa kontribusi nyata bagi konstituen.
”Saya digaji oleh masyarakat NTT untuk berbicara menyuarakan kepentingan mereka. Saya tidak mau duduk di kursi DPRD hanya untuk menikmati gaji dan tunjangan saja. Itu tidak boleh terjadi. Sebagai wakil rakyat, kita punya kewajiban moral untuk menyampaikan apa yang menjadi hak dan kepentingan rakyat di setiap sidang,” cetusnya kritis.
Jaga DNA PSI dan Komitmen Pemberantasan Korupsi
Politisi dari partai berlambang mawar ini juga memaparkan kembali sejarah dan garis perjuangan partai yang lahir pada 16 November 2014 tersebut. Ia mengingatkan seluruh kader mengenai komitmen awal pembentukan institusi, yakni memegang teguh DNA anti-korupsi dan anti-intoleransi.
Langkah ini dinilai sebagai respons konkret terhadap realitas sosiologis bangsa yang hampir setiap hari disuguhi oleh pemberitaan kasus rasuah yang merajalela.
Junaidin menekankan bahwa politik pada hakikatnya adalah profesi mulia dan bentuk panggilan pengabdian publik untuk meramu kepentingan kolektif, bukan sebagai alat pemuas syahwat politik atau pemenuhan kepentingan pribadi.
Alarm Keras Dampak Judi Online di Manggarai Raya
Di sisi lain, Junaidin memberikan perhatian khusus dan alarm keras terhadap maraknya praktik judi online yang kini bertransformasi menjadi penyakit sosial yang merusak tatanan ekonomi domestik di NTT, khususnya di wilayah Manggarai Raya.
Ia secara emosional mengetuk kesadaran kolektif masyarakat untuk segera menyudahi siklus destruktif tersebut demi menyelamatkan masa depan generasi muda.
”Judi online sudah sangat merusak ekonomi keluarga di NTT, khususnya di Manggarai Raya. Saya meminta dengan sangat, berhentilah. Kasihani keluarga dan anak-anak kita yang menjadi korban akibat ego pemuasan instan ini,” tegasnya.
Konsolidasi Internal dan Apresiasi Ruang Dialektika
Dalam kunjungan kerjanya ke Manggarai, Junaidin tampak didampingi oleh jajaran fungsionaris pengurus DPD dan DPC PSI setempat. Ia mengapresiasi soliditas dan pola kerja mesin partai di tingkat akar rumput yang dinilai konsisten bergerak bersama masyarakat.
Selain melakukan konsolidasi internal, ia juga sempat menyentil mengenai intensitas kunjungan Presiden ke NTT yang menurutnya murni didasari atas representasi rasa cinta mendalam terhadap tanah dan masyarakat Flobamora.
Menutup sesi diskusi, Junaidin memberikan apresiasi tinggi kepada Heri Baben atas lahirnya podcast Bengkel Gagasan. Ruang-ruang dialektika kritis seperti ini dinilai sangat mahal dan dibutuhkan di daerah seperti Ruteng untuk membedah kebijakan publik secara transparan, edukatif, dan akuntabel demi kemajuan daerah. (*)
Penulis: Susilo Hermanus
Editor: Redaksi