Serdang Bedagai, Obor Rakyat — Ketua Pengurus Cabang Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Serdang Bedagai – Kota Tebing Tinggi, Irlan Jaya Situmorang, menyoroti dugaan penyimpangan dan penyelewengan pengelolaan anggaran bidang kehumasan di PTPN IV Regional 1 Kebun Rambutan.
Langkah ini diambil setelah munculnya keluhan terkait keterlambatan pembayaran anggaran rutin bidang kehumasan kepada mitra media dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang disinyalir tertunda hingga sekitar dua bulan.
Irlan mempertanyakan tata kelola keuangan di unit BUMN tersebut. Menurutnya, sangat tidak rasional apabila perusahaan negara berskala besar mengalami kendala anggaran untuk kebutuhan operasional rutin kehumasan.
”Apakah perusahaan besar seperti BUMN minim atau tidak punya anggaran? Sehingga realisasinya tersendat dan tertunda sampai sekitar dua bulan. Bagaimana manajemen Kebun Rambutan, khususnya bidang kehumasan, menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangannya?” ujar Irlan Jaya Situmorang dalam keterangannya.
Lebih jauh, Irlan menduga adanya ketidakberesan dalam penyusunan laporan keuangan kehumasan yang berada di bawah naungan Asisten Personalia Kebun (APK).
”Saya menduga ada rekayasa dalam penggunaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Manajemen Kebun Rambutan, diduga dilakukan oleh bidang kehumasan di bawah naungan Asisten Personalia Kebun,” tegasnya.
Dugaan indikasi penyimpangan tersebut kian memuat pertanyaan publik akibat minimnya keterbukaan dari pihak manajemen unit Kebun Rambutan.
Sebelumnya, Asisten Personalia Kebun (APK) Rambutan, Fajrin, sempat memberikan tanggapan singkat saat dikonfirmasi mengenai belum dicairkannya hak mitra kehumasan.
”Baik pak, akan saya sampaikan setelah dilakukan pengecekan, karena ada beberapa biaya yang belum dikeluarkan perusahaan,” ungkap Fajrin saat dihubungi.
Saat dilakukan konfirmasi ulang, Fajrin berdalih sedang menjalankan tugas di luar kantor dan belum mendapat kepastian dari bagian keuangan.
”Izin pak, sampai dengan dua hari lalu saya belum dikonfirmasi bagian keuangan Kebun Rambutan terkait pencairan biaya, karena selama dua hari ini saya sedang tugas luar,” jelasnya via pesan singkat.
Namun, upaya konfirmasi lanjutan yang dilakukan media pada Sabtu (8/8/2026) sekitar pukul 08.03 WIB guna mendapatkan penjelasan resmi dan klarifikasi berimbang terkait pengelolaan anggaran tersebut tidak membuah hasil.
Hingga berita ini diturunkan, pihak APK Kebun Rambutan belum memberikan jawaban resmi maupun klarifikasi tambahan. (*)
Penulis: S Hadi Purba
Editor: Redaksi