Bondowoso, Obor Rakyat — Legalitas pemanfaatan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Sumberkalong, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, menuai persoalan hukum. Pihak Yayasan Darut Tholabah Al Asy’ari mempersoalkan penguasaan fisik tanah yang diklaim sebagai milik mereka tanpa adanya kejelasan hak maupun kompensasi pemanfaatan.
Di lokasi SPPG, terpasang papan imbauan yang menegaskan status kepemilikan tanah oleh Yayasan Darut Tholabah Al Asy’ari, lengkap dengan spesifikasi legalitas badan hukum AHU-0005643.AH.01.12 TAHUN 2026 serta Akta Ikrar Wakaf (AIW) Nomor WT.2/00005/3511091/2026.
Papan tersebut secara tegas melarang pihak mana pun mendirikan bangunan atau memanfaatkan area tersebut tanpa izin tertulis dari pengurus yayasan.
Melalui Kuasa Hukum dari Firma Hukum Abu Nawas Internasional, Nurul Jamal Habaib, pihak yayasan menyatakan bahwa fokus utama permasalahan ini terletak pada keabsahan alas hak dan asas kemanfaatan. Yayasan mengaku tidak pernah memperoleh kontribusi maupun manfaat dari pengoperasian SPPG di atas lahan tersebut.
“Yang menjadi persoalan mendasar adalah penggunaan lahan milik yayasan tanpa adanya asas kemanfaatan yang diterima oleh klien kami. Kami mempertanyakan apakah pemanfaatan ini didasari izin tertulis, perjanjian kerja sama (PKS), atau konsesi hukum lain yang sah. Kejelasan dokumen sangat krusial agar tidak timbul cacat hukum dalam pelaksanaan program pemerintah,” ujar Habaib.
Ia menambahkan bahwa transparansi dokumen pendukung sangat penting, mengingat SPPG merupakan instrumen pelaksana program strategis nasional. Penyelesaian secara objektif berbasis bukti otentik dinilai mutlak untuk mengurai kerancuan hubungan hukum antara pemilik hak atas tanah dan pihak pengguna.
Hingga laporan ini disusun, belum ada penjelasan resmi dari pihak pengelola SPPG maupun instansi pemerintah terkait mengenai dasar hukum atau skema perizinan pemanfaatan lahan tersebut.
Sesuai dengan amanat Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang hak jawab serta klarifikasi seluas-luasnya bagi pengelola SPPG dan dinas/instansi berwenang guna menjaga keberimbangan informasi (cover both sides).
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi