Bondowoso, Obor Rakyat — Wacana konstruksi politik dan kepemerintahan di Kabupaten Bondowoso kembali mengemuka melalui penegasan sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menyoroti peran strategis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai pilar utama pembentuk porsi representasi dalam koalisi pemerintahan daerah saat ini.
Dalam keterangannya, Abdul Hamid Wahid mengilustrasikan komposisi dukungan politik dari elemen partai penyokong termasuk PKB dan Golkar, di mana PKB memegang entitas representasi terbesar.
Namun, Bupati menegaskan bahwa besarnya porsi politik tersebut harus ditransformasikan menjadi komitmen pelayanan publik yang nyata, linier dengan artikulasi kebutuhan masyarakat.
“Fokus kita adalah berkolaborasi melayani rakyat. Menjadi telinga yang mendengarkan aspirasi, menjadi pikiran yang memetakan problematika warga, serta menjadi tangan yang bertindak sesuai kewenangan masing-masing untuk kemaslahatan publik,” ujar Bupati saat menghadiri acara Pengukuhan DPC PKB Bondowoso di Graha NU Jl. MT Haryono, Kotakulon Bondowoso, Sabtu (17/10/2026).
Lebih lanjut, Bupati menegaskan keterbukaannya terhadap kontrol sosial dan evaluasi kebijakan. Menurutnya, kritik dalam iklim demokrasi merupakan elemen vital yang menyehatkan pemerintahan selama disampaikan secara konstruktif.
Dialektika Tanggung Jawab: Tanggapan DPC PKB Bondowoso
Menanggapi narasi “saham terbesar” tersebut, Ketua DPC PKB Kabupaten Bondowoso, Ahmad Dhafir, memberikan reorientasi makna yang mendalam.
Ia menegaskan bahwa besarnya porsi politik bukan alasan untuk bersikap jumawa, melainkan sebuah sinyal kewaspadaan (warning) atas besarnya beban moral dan tanggung jawab politik yang diemban.
“Makna saham terbesar itu sejatinya adalah porsi tanggung jawab yang paling besar. Kami tidak boleh bertepuk dada. Narasi ini merupakan pengingat bagi kami untuk terus berjuang dengan muara utama pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Dhafir juga menggarisbawahi tantangan fiskal terkini, di mana kebijakan efisiensi anggaran tengah dirasakan secara sistemik dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga pemerintah desa.
Dalam konstelasi tersebut, Ia mendorong penguatan dialog interaktif dan formulasi solusi bersama antara fraksi politik dan eksekutif.
Langkah ini dinilai krusial agar akselerasi visi-misi pembangunan daerah tidak tereksklusi oleh kendala administratif, melainkan dapat segera terkonversi menjadi dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat Bondowoso. (*)
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi