Jakarta, Obor Rakyat — Di tengah bergulirnya penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping) bertaraf nasional, diskursus publik kini menyoroti keterkaitan antara penanganan perkara hukum tersebut dengan dinamika isu politik yang muncul secara bersamaan. Pertanyaan mendasar yang mengemuka adalah apakah penanganan skandal penyadapan ini menjadi fokus utama penegakan hukum, ataukah terdapat eskalasi isu lain yang memengaruhi perhatian publik.
Dari aspek yuridis formal, Bareskrim Polri telah menetapkan langkah penegakan hukum yang konkret. Dalam konferensi pers pada Selasa (3/11/2026) malam, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH), serta memeriksa satu saksi berinisial SU.
Konstruksi perkara berpusat pada dugaan penginputan nomor telepon target, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, hingga elemen masyarakat sipil ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan dasar hukum yang sah selama kurun waktu 2025 hingga 2026. Untuk kepentingan pembuktian, penyidik telah menyita 11 unit telepon seluler, 1 unit iPad, dan 4 buah flashdisk.
Polarisasi Narasi dan Persinggungan Isu Politik
Bersamaan dengan proses hukum kasus penyadapan tersebut, ruang publik diwarnai oleh kemunculan berbagai isu lain pada kurun akhir Oktober hingga awal November 2026. Isu-isu tersebut mencakup polemik administrasi pejabat publik, wacana pemakzulan, gelombang demonstrasi mahasiswa, hingga rumor pergantian kepemimpinan nasional yang mengaitkan nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Persinggungan antar-isu ini memicu perdebatan mengenai fenomena agenda setting media dan persepsi publik. Sejumlah pengamat komunikasi politik mengindikasikan bahwa dominasi pemberitaan atas satu kasus besar berpotensi menggeser wacana publik dari persoalan esensial lainnya, seperti dinamika ekonomi dan tuntutan sosial. Kendati demikian, hingga kini tidak terdapat bukti substantif yang menunjukkan adanya pengondisian isu secara sengaja.
Di sisi lain, reaksi tegas disampaikan oleh pihak yang namanya terseret dalam rumor politik. Melalui keterangan resminya pada Kamis (5/11/2026), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad secara terbuka membantah narasi yang menyebut dirinya sebagai kandidat pengganti wakil presiden dan mengkategorikannya sebagai informasi tidak benar (hoax).
”Ada upaya pengalihan isu dari hot isu penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres,” tegas Dasco.
Pandangan senada disampaikan oleh elemen masyarakat sipil. Sekretaris Jenderal Front Gerakan Aktivis Indonesia, Muh. Awaluddin Mangantarang, menilai bahwa kemunculan spekulasi politik tersebut berisiko mengaburkan fokus perhatian publik terhadap penyidikan skandal penyadapan yang memuat implikasi hukum dan keamanan negara secara mendasar.
Kepastian Hukum dan Transparansi Penyelidikan
Menanggapi berkembangnya spekulasi mengenai narasi pengalihan isu dari kedua belah pihak, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Bareskrim Polri yang mengonfirmasi keterkaitan antara penyidikan perkara penyadapan dengan dinamika isu politik luar. Seluruh spekulasi tersebut tetap berada dalam ranah opini publik dan bukan bagian dari materi fakta hukum.
Sesuai dengan prinsip rule of law, penanganan setiap perkara hukum yang bergulir di Bareskrim Polri wajib dilaksanakan secara independen, transparan, dan terukur berdasarkan alat bukti yang sah. Penyelidikan atas kasus dugaan penyadapan ilegal terus berjalan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga adanya putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Penulis: Saiful
Editor: Redaksi