Jakarta, Obor Rakyat — Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara tegas membantah isu yang mengaitkan dirinya dengan skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil menyebut tuduhan tersebut sebagai pembodohan publik dan spekulasi yang tidak masuk akal.
Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya justru turut menjadi korban dari praktik penyadapan ilegal tersebut.
”Jadi ini mereka membangun persepsi seolah-olah kita ada urusannya dengan penyadapan. Gimana mungkin saya bisa ikut mengatur penyadapan sementara saya juga disadap,” ujar Bahlil dalam pidatonya, Sabtu (7/11/2026).
Menanggapi rumor yang beredar, Bahlil melempar sindiran menggunakan istilah bahasa lokal dari kawasan timur Indonesia, “abu leke”, yang berarti omong kosong.
”Abu leke ini, asli abu leke. Ini asli ilmu abu leke ini. Ya, ini abu leke ini. Kreatif dikit gitu loh, kreatif dikit,” sindirnya.
Bahlil menduga ada pihak tertentu yang sengaja mengembuskan isu ini karena merasa terganggu oleh elektabilitas Partai Golkar yang menunjukkan peningkatkan signifikan pasca-pemilu.
Menurutnya, elektabilitas Golkar saat ini telah menembus angka dua digit.
”Hati-hati kita Partai Golkar. Kita Partai Golkar ini sekarang lagi pada on the track-nya bagus. Konsolidasi kita bagus. Hasil survei sekarang biasanya pemilu baru selesai 2 tahun di 7-8%, sekarang double digit, di angka 10,5 sampai dengan 13%. Mereka sedang menguji kekompakan kita,” lanjutnya.
Guna meluruskan polemik terkait isu “rapat siluman” yang menyeret sejumlah nama perwira, Bahlil mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), untuk melakukan pengusutan secara transparan.
”Saya meminta kepada aparat penegak hukum, khususnya kepada Polri, ini untuk mengusut tuntas. Kalau memang ada rapat itu siapa aja, dibuka aja! Karena saya merasa tidak pernah melakukan itu,” tegas Bahlil.
Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto ini mencuat seiring pengungkapan dugaan penyalahgunaan perangkat Lawful Interception Management System (LIMS) di internal Polri sepanjang periode 2025–2026. Berkaitan dengan perkara tersebut, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menahan Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama beberapa perwira tinggi lainnya guna menjalani pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dan tindak pidana siber. (*)
Penulis: Wahyu W
Editor: Redaksi