Jakarta, Obor Rakyat — Pemerintah resmi memangkas pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari langkah efisiensi belanja negara atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengurangan anggaran dilakukan agar penggunaan dana oleh Badan Gizi Nasional (BGN) lebih tepat sasaran tanpa mengurangi efektivitas program pemberian makan untuk siswa sekolah.
“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa.
Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal Rp335 triliun. Program tersebut diklaim telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Efisiensi MBG Jadi Fokus Pemerintah
Purbaya memberi sinyal bahwa penghematan anggaran program MBG masih berpotensi berlanjut.
Namun, ia belum merinci skema efisiensi yang akan diterapkan pemerintah ke depan.
Menurutnya, Presiden Prabowo tengah mengevaluasi tata kelola program serta pola belanja BGN agar pelaksanaan MBG lebih efektif dan efisien.
Pemerintah menilai pembenahan manajemen penting dilakukan mengingat MBG menjadi salah satu program prioritas dengan nilai anggaran terbesar dalam APBN 2026.
Di sisi lain, pemangkasan anggaran memunculkan pertanyaan publik terkait kemampuan pemerintah menjaga kualitas distribusi makanan dan keberlanjutan layanan di daerah.
Belanja Negara Tumbuh 34,3 Persen
Di tengah penyesuaian anggaran MBG, realisasi belanja negara hingga April 2026 tercatat tumbuh signifikan.
Kementerian Keuangan mencatat belanja negara mencapai Rp1.082,8 triliun atau setara 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.
Angka tersebut tumbuh 34,3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp826 triliun atau naik 51,1 persen. Pemerintah menyebut kenaikan ini merupakan bagian dari strategi pemerataan penyaluran anggaran sepanjang tahun.
Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp400,5 triliun atau tumbuh 57,9 persen. Sementara belanja non-K/L mencapai Rp425,5 triliun.
Pendapatan Negara Naik, APBN Masih Defisit
Sementara itu, pendapatan negara hingga akhir April 2026 tercatat sebesar Rp918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen.
Meski penerimaan meningkat, APBN masih mengalami defisit sebesar Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah memastikan kondisi fiskal masih berada dalam jalur yang terkendali di tengah tingginya kebutuhan pembiayaan program prioritas nasional, termasuk MBG. (*)
Penulis: Wahyu Widodo
Editor: Redaksi