Situbondo, Obor Rakyat – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dinamika politik internal organisasi keagamaan terbesar di Indonesia mulai menghangat. Berbagai nama calon pemimpin disebut-sebut mulai membangun komunikasi dan konsolidasi menjelang forum tertinggi organisasi tersebut.
Di tengah dinamika itu, muncul kekhawatiran dari sejumlah warga nahdliyin terkait dugaan masuknya pengaruh kekuasaan negara dalam proses suksesi kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU.
Seorang warga NU asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, menilai Muktamar NU seharusnya tetap menjadi ruang independen yang bebas dari intervensi politik kekuasaan.
“NU bukan organisasi yang lahir dari rahim kekuasaan negara. Justru republik ini berdiri karena jasa para ulama NU,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, munculnya pembicaraan mengenai kandidat yang dianggap dekat dengan penguasa atau mendapat dukungan jaringan kekuasaan menjadi fenomena yang memprihatinkan.
Ia menegaskan bahwa secara historis, para ulama NU memiliki posisi moral yang sangat penting dalam perjalanan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Peran Historis NU dalam Berdirinya Republik
Khalilur mengingatkan hubungan erat antara Presiden pertama Indonesia Soekarno dengan pendiri NU KH Hasyim Asy’ari sebagai contoh penghormatan negara kepada ulama.
“Yang datang kepada kiai adalah presiden, bukan kiai yang meminta restu kepada presiden,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dikeluarkan kalangan ulama NU dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kolonialisme Belanda.
Menurutnya, fatwa jihad tersebut menjadi pemicu lahirnya perlawanan rakyat yang kemudian melahirkan pertempuran besar mempertahankan kemerdekaan.
“Pesantren menjadi pusat konsolidasi perjuangan. Santri dan laskar Hizbullah serta Sabilillah turun langsung mempertahankan republik,” ujarnya.
Soroti Independensi Muktamar NU
Khalilur menilai NU harus tetap menjaga posisi sebagai kekuatan moral bangsa dan tidak larut dalam kepentingan politik praktis.
Ia mengingatkan pandangan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menolak organisasi keagamaan dijadikan alat legitimasi kekuasaan.
“NU boleh dekat dengan negara, tetapi tidak boleh menjadi alat kepentingan politik sesaat,” katanya.
Dalam pandangannya, Muktamar NU ke-35 bukan hanya agenda memilih Ketua Umum dan Rais Aam PBNU, melainkan ujian besar bagi kemandirian organisasi.
Ia berharap pemerintah tetap menjaga etika politik dan menghormati independensi NU sebagai organisasi ulama yang memiliki sejarah panjang dalam menjaga bangsa.
“Kita percaya seorang negarawan akan memahami bahwa menghormati NU bukan berarti mengendalikan NU, tetapi membiarkan warga nahdliyin menentukan jalannya sendiri,” pungkasnya. (*)
Penulis: Eko Apriyanto
Editor: Redaksi