Bondowoso, Obor Rakyat — Progres penyelesaian proyek pembangunan Jembatan Sentong di Kabupaten Bondowoso kini memicu efek domino yang merugikan tatanan infrastruktur publik. Proyek yang berada di bawah subordinasi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur tersebut tidak hanya memicu stagnasi mobilitas eksternal, melainkan juga disinyalir menjadi pemicu utama akselerasi kerusakan sejumlah ruas jalan dan jembatan berstatus jalan kabupaten.
Peralihan arus logistik dan kendaraan bermuatan berat (overloading) ke jalur-jalur alternatif lokal dinilai melampaui daya dukung (carrying capacity) kelas jalan yang tersedia.
Manifestasi terparah dari fenomena ini terlihat pada Jembatan Koncer—atau yang secara lokal dikenal sebagai Jembatan Dhe’ Pegghe’. Infrastruktur vital tersebut dilaporkan mengalami kerusakan fatal berupa jebolnya plat landasan utama, yang secara drastis menurunkan ambang batas keselamatan berkendara.
Merespons potensi risiko fatalitas kecelakaan lalu lintas, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bondowoso dilaporkan mulai mengambil langkah-langkah preventif serta memberikan atensi khusus bagi para pengguna jalan di titik-titik rawan tersebut.
Namun, kebijakan mitigasi di tingkat hilir ini dinilai belum menyentuh akar permasalahan yang bersifat struktural.
Kritik tajam datang dari aktivis senior Bondowoso, Edy Wahyudi. Ia menegaskan bahwa degradasi infrastruktur daerah ini tidak bisa dilihat sebagai dampak sekunder biasa, melainkan bentuk kelalaian manajemen proyek yang menuntut akuntabilitas tingkat tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
”Akibat multiplikasi dampak dari keterlambatan proyek Jembatan Sentong, banyak infrastruktur jalan daerah yang terdegradasi. Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Timur secara moral dan struktural harus memikul tanggung jawab penuh atas kerugian publik ini,” tegas Edy secara retoris saat memberikan statemen penutupnya, Selasa (7/7/2026).
Kasus ini mempertegas urgensi koordinasi inter-lembaga yang lebih rigid antara otoritas provinsi selaku pemilik proyek strategis dengan pemerintah daerah selaku penyedia jalur penopang. Tanpa adanya intervensi perbaikan yang komprehensif dan percepatan proyek utama, beban fiskal daerah untuk pemeliharaan jalan dipastikan akan membengkak akibat menanggung dampak eksternalitas negatif dari proyek provinsi tersebut.
Penulis: Syayudi
Editor: Redaksi